Archive for the ‘Tugas Kuliah’ Category

Disusun Oleh : Ardito Atmaka Aji, SST

Tugas Mata Kuliah Kewirausahaan Kelembagaan Untuk Bisnis Berkelanjutan

Institute Pertanian Bogor

1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Tembakau merupakan komoditas bernilai ekonomis tinggi sebagai bahan baku yang dibutuhkan oleh industri rokok dan cerutu, sehingga perannya dalam perekonomian nasional sangat tinggi. Sumber-sumber penerimaan negara yang berasal dari tembakau dan industri hasil tembakau berupa cukai dan devisa ekspor. Cukai berasal dari pajak penjualan rokok dan cerutu, sedangkan devisa berasal dari pajak ekspor tembakau, rokok dan cerutu. Penerimaan negara yang berasal dari cukai meningkat dari tahun ke tahun. Tembakau juga berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja perkebunan yang cukup tinggi di Indonesia (Rachman, 2007).

Komoditi tembakau juga merupakan komoditi yang kontroversial yaitu antara manfaat dan dampaknya terhadap kesehatan, sehingga dalam pengembangannya harus mengacu pada penyeimbangan supply dan demand. Pertembakauan dewasa ini dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain isu dampak merokok terhadap kesehatan baik di tingkat global oleh WHO sebagaimana tertuang dalan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan di tingkat nasional pengendalian produk tembakau tertuang dalam PP No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Dengan adanya PP tersebut petani tembakau merasa terganggu karena berpandapat bahwa produksi tembakau mulai dibatasi. PP tersebut dirasa tidak berpihak pada kepentingan petani tembakau. Selain itu, Industri Hasil Tembakau (IHT) juga dihadapkan pada masalah kebijakan cukai yang tidak terencana dengan baik, tidak transparan dan lebih berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan negara tanpa mempertimbangkan kemampuan industri rokok dan daya beli masyarakat ditambah dengan maraknya produksi dan peredaran rokok ilegal.

Oleh karenanya diperlukan peranan dari Lembaga Kewirausahaan independen yang dapat memberikan solusi-solusi strategis sehingga tidak merugikan salah satu stakeholder terkait dengan keberlanjutan agribisnis tembakau di masa depan.

 1.2  Permasalahan Agribisnis Tembakau

Adapun beberapa permasalahan terkait dengan perkembangan Agribisnis Tembakau diantaranya :

1.2.1 Bahan Baku

1)      Mutu tembakau yang belum memenuhi standar pabrik;

2)      Ketidakseimbangan jenis pasokan dan jenis kebutuhan tembakau;

3)      Pelaksanaan sistem kemitraan, khususnya tembakau rakyat belum berjalan dengan baik;

4)      Berfluktuasinya harga tembakau dunia.

1.2.2 Produksi

1)      Kurangnya penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) khususnya pada industri kecil;

2)      SNI produk olahan tembakau tidak sesuai dengan perkembangan teknologi;

3)      Rendahnya tingkat produktivitas dan efisiensi;

4)      Kurangnya kemampuan industri pengolahan tembakau untuk melakukan diversifikasi produk dengan resiko kesehatan yang rendah.

1.2.3 Pemasaran

1)      Terbatasnya akses pasar luar negeri;

2)      Regulasi di daerah yang kurang disosialisasikan;

3)      Traktat International Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control–FCTC) cenderung membatasi konsumsi produk hasil tembakau;

4)      Beredarnya rokok ilegal;

5)      Kebijakan cukai yang kurang terencana dan kondusif bagi industri pengolahan tembakau;


2. ISI

2.1 Stakeholder Agribisnis Tembakau

2.1.1 Pemerintah

Pemerintah memiliki kepentingan dalam pembuatan dan pengawasan regulasi utamanya mengenai peraturan tarif cukai rokok serta peraturan-peraturan lainya dalam agribisnis tembakau. Seringkali dalam pembuatan peraturan/regulasi, pemerintah tidak melibatkan seluruh stakeholder yang berperan dalam aktifitas agribisnis tembakau. Akibatnya selalu ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Contoh riilnya pada PP No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Peraturan ini ditentang oleh APTI karena merasa produksi tembakau mereka dibatasi oleh pemerintah.

2.1.2        Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Dalam agribisnis tembakau, lembaga penelitian dan pengembangan selayaknya dapat memberikan solusi berupa hasil penelitian yang dapat menjadi jawaban ditengah gempuran isu kesehatan. Artinya diversifikasi produk agribisnis tembakau harus terus dikembangkan untuk memecahkan permasalahan kesehatan ini. Disamping itu penelitian dan pengembangan juga harus diarahkan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi produksi tembakau. Adapun stakeholder yang terlibat dalam aktifitas ini diantaranya: Perguruan Tinggi, Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau, Balittas (Balai Penelitian Tanaman Serat).

2.1.3 Forum Komunikasi

Forum komunikasi memiliki peran sebagai media penghubung antara stakeholder dalam aktifitas agribisnis tembakau. Dalam forum ini sangat diperlukan sentuhan teknologi. Infrastruktur teknologi yang bagus akan menjamin bahwa komunikasi berjalan efektif dan efisien. Pemerintah tentunya harus mendorong dan memfasilitasi forum komunikasi agar lebih terdorong maju. Sehingga mengurangi ketertinggalan IT dari negara-negara maju. Adapun stakeholder yang terlibat dalam aktifitas ini diantaranya: Working Group,Forum Komunikasi, Fasilitator Klaster.

2.1.4 Perusahaan Jasa (Industri Terkait)

Perusahaan jasa dan industri terkait memiliki peran dalam membantu proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk-produk tembakau. Perbankkan dan perusahaan asuransi dapat membantu petani dalam memperoleh modal usaha sehingga dapat memperlancar proses produksi tembakau. Kewirausahaan lembaga tentunya dapat membantu dalam hal menyosialisasikan kepada petani agar mereka mengerti dan membantunya dalam memperoleh permodalan tersebut. Adapun stakeholder yang terlibat dalam aktifitas ini diantaranya: Jasa Perbankan, Jasa Transportasi, Jasa Perdagangan, dan Jasa Asuransi.

2.1.5         Asosiasi Pertembakauan

Asosiasi Pertembakauan memiliki peran sebagai wadah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi anggota organisasi kepada pemerintah. Asosiasi ini berperan sangat strategis dalam pembuatan dan memberi masukan terhadap kebijakan yang dibuat. Adapun stakeholder yang terlibat dalam aktifitas ini diantaranya: GAPPRI (Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia), GAPRI (Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia), GAPRINDO (Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia), APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) dan ITA (International Trade Administration).

2.1.6 Industri Hasil Tembakau (IHT)

Industri hasil tembakau ini memiliki peran mengolah produk tembakau menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. IHT inilah yang membayar cukai kepada negara. Dewasa ini industri rokok juga sudah melakukan program-program CSR yang sangat membantu masyarakat Indonesia. Adapun stakeholder yang terlibat dalam aktifitas ini diantaranya: Industri Hulu (Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau, yaitu kegiatan usaha dibidang pengasapan dan perajangan daun tembakau), Industri Antara (Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan lainnya, meliputi tembakau bersaus, bumbu rokok dan kelengkapan rokok lain seperti klembak menyan, saus rokok, uwur, klobot, kawung dan pembuatan filter), dan Industri Hilir (Industri Rokok Kretek, Industri Rokok Putih dan Industri Rokok lainnya, meliputi cerutu, rokok klembak menyan dan rokok klobot/kawung).

2.2      Upaya Penyelesaian Masalah

Beberapa upaya penyelesaian permasalahan diatas telah dilakukan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1)      Peningkatan pengelolaan permintaan (pengembangan pasar baru, penetrasi pasar, pengembangan produk, riset pasar, pengembangan jalur distribusi, respon cepat kepada konsumen).

2)      Peningkatan produksi dan teknologi (Supply Chain Management, manajemen sumberdaya).

3)      Teknologi Informasi (peningkatan produktivitas, pengembangan mutu sesuai standar yang berbasis teknologi informasi).

4)      Peningkatan keterampilan, profesionalisme dan kompetensi (pengembangan dan perencanaan SDM).

5)      Strategi pemasaran melalui periklanan.

6)      Strategi pengembangan produksi rokok rendah tar dan nikotin.

2.3 Analisa Dampak Permasalahan

Walaupun telah dilakukan beberapa upaya penyelesaian masalah, akan tetapi pada praktiknya tetap terjadi persinggungan kepentingan. Konflik antara stakeholder pro rokok dan yang menentang beredarnya rokok tetap terjadi. Jika konflik ini terus terjadi maka akan berpotensi kepada matinya industri tembakau dalam negeri yang notabene juga merupakan penggerak perekonomian. Oleh karenanya diperlukan Lembaga yang mampu menampung aspirasi masing-masing stakeholder dan memberikan solusi-solusi strategis sehingga tidak merugikan salah satu stakeholder terkait dengan keberlanjutan agribisnis tembakau di masa depan. Pendekatan kelembagaan merupakan pendekatan yang sesuai untuk menciptakan rantai bisnis berkelanjutan. Oleh karernanya pembentukan kelembagaan kewirausahaan independen perlu di lakukan. Kelembagaan kewirausahaan independen ini dapat mengurangi kecurigaan untuk lebih cenderung ke kepentingan salah satu stakeholder. Kewirausahaan Lembaga diharapkan mampu mempertemukan stakeholder-stakeholder yang terkait dengan agribisnis tembakau untuk duduk bersama dan mencari solusi permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi.

 2.4 Usulan Penyelesaian Permasalahan Pendekatan Komunikasi Lembaga Bisnis Berkelanjutan

Munculnya Kewirausahaan Lembaga harus memiliki visi Terwujudnya Industri Hasil Tembakau yang kuat dan berdayasaing di pasar dalam negeri dan global dengan memperhatikan aspek kesehatan. Dalam rangka tercapainya sasaran tersebut, tindakan pengembangan harus diarahkan pada:

1)      Penciptaan kepastian berusaha dan iklim usaha yang kondusif.

2)      Pertumbuhan dalam jangka pendek diutamakan untuk IHT menggunakan tangan (SKT).

3)      Peningkatan mutu bahan baku dan produk olahan.

4)      Peningkatan ekspor.

5)      Penanganan rokok ilegal.

6)      Pemberlakuan cukai yang terencana, kondusif dan moderat.

7)      Mengadakan Workshop Pengembangan Klaster Pengolahan Tembakau  dilakukan bersama stakeholder terkait dalam rangka sosialisasi klaster pengolahan tembakau

8)      Pelatihan Teknis Pengolahan Tembakau bagi aparat pembina dan pengusaha

9)      Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan perusahaan mitra tembakau

10)  Melakukan upaya pertumbuhan industri pengolahan tembakau lokal (tembakau iris dan industri rokok skala kecil)

11)  Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru dibidang industri pengolahan tembakau melalui kegiatan magang di beberapa pabrik rokok

12)  Bantuan permodalan bagi para pelaku usaha komoditas tembakau.

13)  Penyusunan RUU Pengendalian Dampak Tembakau yang komprehensif, berimbang dan berkelanjutan dengan melibatkan industri dan stakeholder.

14)  Peningkatan inovasi teknologi proses pengolahan tembakau.

15)  Pengembangan produk IHT yang beresiko rendah bagi kesehatan (rendah tar dan nikotin).

16)  Peningkatan Social Responsibility Program/SRP bagi perindustrian pengolahan tembakau.

17)  Mengembangkan diversifikasi produk IHT.

2.5 Tantangan dan Alternatif Solusi Yang Harus Dilakukan Kewirausahaan Lembaga Bisnis Berkelanjutan

Tantangan :

Input Supply Production Trading Processing Consumption
Tantangan
  • Infrastruktur penunjang yang belum optimal
  • Mutu tembakau yang belum memenuhi standar pabrik atau SNI
  • Ketidakseimbangan jenis pasokan dan jenis kebutuhan tembakau
  • Belum optimalnya peran sistem kemitraan petani tembakau yang berkelanjutan dengan industri pengolahan tembakau
  • Berfluktuasinya harga tembakau dunia
  • Isu lingkungan dan Gerakan Anti Rokok (dunia/global dan dalam negeri)
  • Adanya pengawasan secara global terhadap tembakau dan olahannya melalui ketentuan FCTC
  • Pergeseran selera konsumen cerutu besar ke cigarillo
  • Rendahnya tingkat produktivitas dan efisiensi
  • Isu lingkungan dan Gerakan Anti Rokok (dunia/global dan dalam negeri)
  • Pergeseran selera konsumen cerutu besar ke cigarillo
  • Adanya pengawasan secara global terhadap tembakau dan olahannya melalui ketentuan FCTC
  • Belum optimalnya Perda yang mengatur tataniaga tembakau cerutu
  • Terbatasnya akses pasar luar negeri
  • Regulasi di daerah yang kurang disosialisasikan
  • Belum optimalnya Perda yang mengatur tataniaga tembakau cerutu
  • Kebijakan cukai yang kurang terencana dan kondusif
  • Isu lingkungan dan Gerakan Anti Rokok (dunia/global dan dalam negeri)
  • Adanya pengawasan secara global terhadap tembakau dan olahannya melalui ketentuan FCTC
  • Tindakan proteksionisme di beberapa negara tujuan ekspor, terutama pada negara-negara maju
  • Kurangnya penerapan Good Manufacturing Practices (GMP)
  • Produk olahan belum memenuhi SNI
  • Kurangnya diversifikasi produk dengan resiko kesehatan yang rendah
  • Isu lingkungan dan Gerakan Anti Rokok
  • Kebijakan cukai yang kurang terencana dan kondusif
  • Persaingan bisnis industri skala kecil dan menengah
  • Pergeseran selera konsumen cerutu besar ke cigarillo
  • Adanya pengawasan secara global terhadap tembakau dan olahannya melalui ketentuan FCTC
  • Isu lingkungan dan Gerakan Anti Rokok (dunia/global dan dalam negeri)
  • UU Dampak Tembakau terhadap Kesehatan
  • Pergeseran selera konsumen cerutu besar ke cigarillo
  • Traktat International Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control–FCTC) cenderung membatasi konsumsi produk hasil tembakau 

Alternatif Solusi:

Input Supply Production Trading Processing Consumption
Alternatif Solusi
  • Pengadaan benih bermutu
  • Pemberian bantuan permodalan usahatani
  • Pemberian subsidi pupuk dan pestisida
  • Pengadaan Alsintan (alat dan mesin pertanian)
  • Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
  • Memperbaiki tataniaga tembakau untuk menjamin keberlangsungan usahatani tembakau cerutu dan meningkatkan pendapatan petani
  • Memberdayakan dan meningkatkan kelembagaan petani dan kelompok tani
  • Peningkatan sistem kemitraan petani dengan pengusaha industri pengolahan tembakau
  • Peningkatan keterampilan, profesionalisme, serta pengembangan kompetensi SDM petani
  • Penciptaan kepastian berusaha dan iklim usaha yang kondusif
  • Meningkatkan penggunaan tembakau sebagai bahan baku utama untuk industri cerutu
  • Budidaya tembakau ramah lingkungan, memperhatikan kelestarian sumberdaya lahan dan lingkungan
  • Memperbaiki tataniaga tembakau untuk menjamin keberlangsungan usahatani tembakau cerutu dan meningkatkan pendapatan petani
  • Meningkatkan jejaring penelitian dengan berbagai lembaga penelitian
  • Pengembangan varietas tembakau rendah tar dan nikotin atau beresiko rendah terhadap kesehatan
  • Inovasi Teknologi Informasi (peningkatan produktivitas, pengembangan mutu sesuai standar)
  • Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
  • Peningkatan ekspor produk IHT melalui promosi, misi dagang, perjanjian bilateral, regional dan multilateral
  • Strategi pemasaran melalui periklanan
  • Memperluas wilayah atau pasar ekspor ke negara-negara berkembang lainnya
  • Peningkatan pengelolaan permintaan (penetrasi pasar, pengembangan produk, riset pasar, pengembangan jalur distribusi, respon cepat kepada konsumen)
  • Penciptaan kepastian berusaha dan iklim usaha yang kondusif
  • Meningkatkan jejaring penelitian dengan berbagai lembaga penelitian
  • Pemberlakuan cukai yang terencana, kondusif dan moderat
  • Penyusunan rumusan insentif ekspor bagi produk tembakau
  • Memperbaiki kinerja dan struktur industri agar tetap menjadi salah satu penyedia lapangan kerja
  • Peningkatan keterampilan, profesionalisme dan kompetensi (pengembangan dan perencanaan SDM)
  • Penciptaan kepastian berusaha dan iklim usaha yang kondusif
  • Pemberlakuan cukai yang terencana, kondusif dan moderat
  • Strategi pengembangan produksi cerutu rendah tar dan nikotin dan diversifikasi produk
  • Inovasi Teknologi Informasi (pengembangan mutu bahan baku dan produk olahan sesuai standar)
  • Peningkatan produksi dan teknologi (Supply Chain Management)
  • Peningkatan Social Responsibility Program/SRP
  • Meningkatkan jejaring penelitian dengan berbagai lembaga penelitian
  • Bantuan permodalan usaha
  • Strategi pemasaran melalui periklanan
  • Pengembangan cerutu rendah tar dan nikotin
  • Peningkatan pengelolaan permintaan (pengembangan pasar baru, penetrasi pasar, pengembangan produk, riset pasar, pengembangan jalur distribusi, respon cepat kepada konsumen)
  • Penyusunan RUU Pengendalian Dampak Tembakau yang komprehensif, berimbang dan berkelanjutan

3. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian isi paper, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1)      Pembentukan Kewirausahaan Lembaga diperlukan untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan agribisnis tembakau yang terjadi.

2)      Para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam sektor agribisnis di Indonesia adalah Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Forum Komunikasi, Perusahaan Jasa (Industri Terkait), Asosiasi-Asosiasi Agribisnis Tembakau dan Industri Hasil Tembakau. Setiap stakeholders memiliki peranan yang sangat penting dalam agribisnis tembakau di Indonesia.

3)      Kewirausahaan Lembaga harus mampu mengidentifikasi,menemukan dan mengeksekusi solusi-solusi permasalahan dalam agribisnis tembakau untuk dapat membentuk iklim bisnis yang kondusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Forum Usahatani Tembakau Jawa Timur. 2010. Dinamika Usahatani Tembakau di Jawa Timur. Surabaya: Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur.

FCTC Conference of the Parties. 2008. Guidelines for Implementation of Article 5.3 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control on the protection of public health policies with respect to tobacco control from commercial and other vested interests of the tobacco industry. Geneva: WHO. http://www.who.int/fctc/protocol/guidelines/adopted/article_5_3/en/ index.html. (diakses pada tanggal 13 Juni 2013).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2003. PP No.19 Tahun 2003. Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. http://datahukum.pnri.go.id. (diakses pada tanggal 13 Juni 2013).

Rachman, A.H. 2007. Status Pertembakauan Nasional. Prosiding Lokakarya Nasional Agribisnis Tembakau. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.

World Health Organization. 2003. WHO Framework Convention on Tobacco Control. Geneva: World Health Organization. http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf. (diakses 13 Juni 2013).

Wibowo, R. 2007. Revitalisasi Komoditas Unggulan Perkebunan Jawa Timur. Jakarta: Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI).

Dian Widi Prasetyo 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TAHUN 2012

PENDAHULUAN

1. 1    PENGANTAR

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan “brand image”-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, merek meruapakan aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Dengan demikian, pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Kebijakan keputusan yang melatarbelakangi perlindungan merek yang mencakup perlindungan terhadap pembajakan merek telah menjadi perhatian di negara manapun di dunia. Negara-negara Asia dan wilayah Asia Pasifik memberikan lingkup perlindungan yang paling luas bagi pemilik merek melalui proses registrasi. Walaupun pemakaian atas suatu merek di dalam suatu wilayah dapat memberikan pemilik merek beberapa tingkat perlindungan menurut undang-undang persaingan curang, undang-undang ini cenderung merupakan suatu cara yang umum yang agaknya lemah dan mengharuskan pemilik merek untuk menyerahkan bukti reputasi yang luas. Lebih jauh lagi, lingkup perlindungan yang diberikan dengan adanya pendaftaran merek yang dikabulkan cenderung dibatasi di banyak negara di wilayah yang bersangkutan. Umumnya, terdapat penekanan yang lebih besar pada pembatasan-pembatasan yang diatur dengan klasifiasi barang dan /atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Hal ini berarti bahwa mungkin perlu mendaftarkan aplikasi ganda untuk registrasi di suatu wilayah, karena setiap pendaftaran merek biasanya secara relatif diberikan lingkup perlindungan yang terbatas. Perlindungan maksimum untuk merek-merek di suatu wilayah hanya dapat diberikan dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek si setiap negara di suatu wilayah.

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade on Counterfit Goods) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 15 april 1994 (Undang-undang R.I No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/ Agreement Establishing the World Trade Organization).

Pada tanggal 7 Mei 1997, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the world Intellectual Property Organization, dengan mencabut persyaratan (reservasi) terhadap Pasal 1 sampai dengan pasal 12. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memperhatikan ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Merek, disamping Paten maupun Desain Industri. Pada tanggal 7 Mei 1997 juga telah diratifikasi Traktat Kerjasama dibidang Merek (Trademark Law Treaty) dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997.

1. 2    MANFAAT MAKALAH

  1. Menjelaskan apa dan bagaimanakah merek itu
  2. Mengidentifikasi contoh kasus mengenai merek
  3. Menjelaskan bagaimana cara melingungi merek yang telah ada sebagai bentuk melindungi hak kekayaan intelektual

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1    PENGERTIAN MEREK DAGANG

Undang-undang merek memberikan perlindungan hukum bagi tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Tanda-tanda tersebut harus berbeda sedemikian rupa dengan tanda yang digunakan oleh perusahaan atau orang lain untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana, seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Merek menurut Undang-undang no. 15 tahun 2001 tentang merek dibedakan yaitu :

  1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (pasal 1 ayat (2)).
  2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (pasal 1 ayat (3)).
  3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 ayat (4)).

2. 2    PENGALIHAN MEREK DAGANG

Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun2001 tentang merek disebutkan hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena : pewarisan; wasiat; hibah; perjanjian; sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Maksud dari “sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan”, misalnya pemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang smula merupakan pemilik merek. Khusus mengenai pengalihan dengan perjanjian, hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian.

Pengalihan hak atas merek ini dilakukan dengan menyertakan dokumen yang mendukungnya, antara lain sertifikat merek serta bukti-bukti lain yang mendukung kepemilikan tersebut, kemudian wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Pencatatan ini dimaksudkan agar akibat hukum dari pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang bersangkutan” disini adalah pemilik merek dan penerima pengalihan hak atas merek. Sedangkan yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah penerima lisensi. Namun tujuan yang penting dari adanya kewajiban untuk mencatatkan pengalihan hak atas merek adalah unutk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Di dalam pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut. Pengalihan hak atas merek Jasa terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Seperti halnya dalam pengalihan hak atas Merek Dagang, Undang-undang Merek juga memungkinkan terjadinya adanya pegalihan hak atas Merek Jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat diahlihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberi jasa.

Contoh yang berkaitan dengan pengalihan hak atas Merek Jasa yaitu jasa yang berkaitan dengan tata rias rambut, dimana jaminan kualitasnya dapat berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh pemberi lisensi yang menunjukan jaminan atas kemampuan atau keterampilan pribadi penerima lisensi yang menghasilkan jasa yang diperdagangkan.

2. 3    LISENSI MEREK DAGANG

Pasal 43 Undang-undang merek menentukan bahwa pemilik merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahawa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak leboh lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.

Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain (Pasal 44 Undang-undang Merek). Dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga (Pasal 45 Undang-undang Merek).

2. 4    DASAR HUKUM DI INDONESIA

Dasar hukum mengenai HAKI di Indonesia diatur dengan undang-undang Hak Cipta no.19 tahun 2003, undang-undang Hak Cipta ini melindungi antara lain atas hak cipta program atau piranti lunak computer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak computer dan buku-buku (sejenis) lainnya. Terhitung sejak 29 Juli 2003, Pemerintah Republik Indonesia mengenai Perlindungan Hak Cipta, peerlindungan ini juga mencakup :

  • Program atau Piranti lunak computer, buku pedoman pegunaan program atau piranti lunak computer, dan buku-buku sejenis lainnya.
  • Dari warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika Serikat, atau
  • Untuk mana warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau  berkedudukan di Amerika Serikat memiliki hak-hak ekonomi yang diperoleh dari UNDANG-UNDANG HAK CIPTA, atau untuk mana suatu badan hukum (yang secara langsung atau tak langsung dikendalikan, atau mayoritas dari saham-sahamnya atau hak kepemilikan lainnya dimiliki, oleh warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika Serikat) memiliki hak-hak ekonomi itu;
  • Program atau piranti lunak komputer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak computer dan buku-buku sejenis lainnya yang pertama kali diterbitkan di Amerika Serikat.

Para anggota BSA termasuk ADOBE, AutoDesk, Bently, CNC Software, Lotus Development, Microsoft, Novell, Symantec, dan Santa Cruz Operation adalah perusahaan-perusahaan pencipta program ataupiranti lunak computer untuk computer pribadi (PC) terkemuka didunia, dan juga adalah badan hukum Amerika Serikat yang berkedudukan di Amerika Serikat. Oleh karena itu program atau piranti lunak computer, buku-buku pedoman penggunaan programataupiranti lunak computer dan buku-buku sejenis lainnya ciptaan perusahaan-perusahaan tersebut dilindungi pula oleh UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA.

Jika seseorang melakukan suatu pelanggaran terhadap hak cipta orang lain maka orang tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Jika anda atau perusahaan melanggar hak cipta pihak lain, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, meniru atau menyalin, menerbitkan atau menyiarkan, memperdagangkan atau mengedarkan atau menjual karya-karya hak cipta pihak lain atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta (produk-produk bajakan) maka anda telah melakukan tindak pidana yang dikenakan sanksi-sanksi pidana.

2. 5    CONTOH KASUS

Swaratangerang.com – Kisruh kepemilikan merek secara hukum di Indonesia terus meningkat, sejalan meningkatnya kasadaran dunia usaha terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) khususnya soal merek. Setidaknya ada 2 penyebab maraknya kasus perebutan merek dagang itu. “Kami melihat ada peningkatan, artinya juga ada peningkatan kesadaran dari anggota kami, UKM yang tadinya tak mendaftarkan merek sekarang peduli,” kata Ketua Umum Asosiasi Konsultan HKI Indonesia Justisiari P Kusuma. Justisiari menambahkan, fenomena peningkatan rebutan merek dagang ini juga dapat diartikan bahwa pelanggaran HAKI dari pelaku bisnis di Tanah Air meningkat.

Saat ini para pemegang merek yang merasa dirugikan lebih memilih untuk menempuh jalur hukum dari sebelumnya diselesaikan non hukum. “Perlu diketahui juga ada yang namanya merek pirates (pembajak merek), masih banyak meskipun secara kuantitas sudah berkurang, karena pengawasan yang ketat. Kalau dahulu tahun 1998 ada si x, memiliki semua merek mahal, ini seharusnya kantor merek curiga. Sekarang tetap masih ada,” katanya. Penyebab kasus-kasus rebutan merek ini menurut Justisiari terpicu dari beberapa hal. Pertama, soal adanya pihak yang sengaja menjiplak merek tertentu dengan tujuan tidak baik. Biasanya pelaku penjiplak ini berharap bisa menebeng nama besar terhadap merek yang ditiru dengan motif keuntungan pribadi. Kedua, adalah karena praktik pembajak merek yang secara sadar mendaftarkan beberapa merek terkenal tanpa dipakai. Sementara pemilik merek belum sadar mematenkan mereknya. Biasanya para pembajak merek ini lebih dahulu mendaftarkan di HAKI, dengan tujuan agar bisa bernegosiasi oleh pemegang merek dengan menjual kembali untuk mendapat keuntungan material. “Kalau melihat perkembangannya karena pembatalan itu lebih banyak, apakah ini kelemahan di regulator apa kelalaian si pemilik.

Memang tak serta merta regulator yang salah karena biasanya sudah diumumkan ke publik,” katanya. Berdasarkan catatanya sekarang ini perusahaan besar yang merasa dirugikan dengan prilaku pembajak merek lebih memilih menempuh jalur hukum. Tawaran bernegosiasi dengan pembajak merek sudah dihindari. “Banyak perusahaan-perusahaan asing sekarangdari pada beli ke pirates, lebih baik diajak perang di pengadilan,” katanya. Beberapa kasus kisruh merek belakangan ini semakin banyak diperkarakan seperti perusahaan jam raksasa Jepang, Casio menggugat pengusaha lokal Bing Ciptadi karena diduga membuat jam tangan palsu seri Edifice. Padahal, Casio membuat seri Edifice yang telah beredar di Indonesia dan terdaftar di Kemkum dan HAM. Namun pihak Bing Ciptadi menggugat balik perusahaan jam raksasa Jepang Casio. Ini karena jam tangan seri Edifice sudah lebih dahulu didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Padahal sebelumnya Casio menggugat pengusaha lokal Bing Ciptadi karena diduga membuat jam tangan palsu seri Edifice. Sebelumnya juga pihak mobil mewah Lexus yang bernaung di bawah Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha menggugat pengusaha helm lokal karena merasa ditiru nama mereknya. Lexus menilai helm produksi pengusaha pribumi Jaya Iskandar membonceng nama Lexus untuk mendongkrak penjualan helm tersebut. Lexus adalah merek dagang untuk mobil yang dikeluarkan Toyota Motor Corporation yang berkantor pusat di Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken Japan. (Tl)

PEMBAHASAN

Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat ‘HKI’ atau akronim ‘HAKI’ adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Secara garis besar HAKI dibagi dalam dua bagian, yaitu:

  1. Hak Cipta (copy rights)
  2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup:
  • Paten;
  • Desain Industri (Industrial designs);
  • Merek;
  • Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition);
  • Desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuit);
  • Rahasia dagang (trade secret);

Di Indonesia badan yang berwenang dalam mengurusi HAKI adalah Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Pada hak kekayaan industri ada cakupan “Merek”, yang merupakan “suatu tanda pembeda” atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasidikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya. Sedangkan pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya dan apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan

Merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang adalah merek yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum. Merek sebagai tanda pembeda dapat berupa nama, kata, gambar, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

3. 2    PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA

Bagi suatu perusahaan, merek menjadi pembeda dari produk-produk yang mereka miliki/produksi. Sedangkan bagi konsumen, fungsi utama dari merek merupakan suatu pembeda yang mencirikan suatu produk, baik barang maupun jasa, agar dapat lebih mudah dikenali. Merek juga merupakan alat pemasaran dan dasar untuk untuk membangun citra dan reputasi. Konsumen menilai merek dari reputasinya, citranya, dan kualitas-kualitas lainnya yang konsumen inginkan dan dapat memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu, memiliki sebuah merek dengan citra dan reputasi yang baik menjadikan sebuah perusahaan menjadi lebih kompetitif. Dari sisi inilah merek menjadi aset tak berwujud (intangible asset) suatu perusahaan.

Sebagian besar perusahaan/pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang mereka miliki dengan produk milik pesaing, tapi tidak semua dari mereka yang menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran. Perusahaan dapat berinvestasi dengan memelihara dan meningkatkan kualitas produk, namun alangkah baiknya jika terlebih dahulu kepemilikan atas merek yang digunakan dalam sebuah produk diberikan pelindungan secara hukum.

Berikut tahapan dari pendaftaran sebuah merek:

  1. Permohon menyerahkan formulir pendaftaran merek yang telah diisi, memberikan etiket merek/gambar merek yang akan digunakan, melengkapi deskripsi produk barang/jasa berikut kelas usaha yang ingin didaftarkan, kemudian membayar biaya pendaftaran merek.
  2. Pemeriksaan formal, merupakan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sesuai dengan syarat administrasi dan formalitas.
  3. Pemeriksaan Substansif, merupakan pemeriksaan isi berkas permohonan untuk memperjelas bahwa merek yang diajukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Publikasi dan oposisi, dimana merek yang didaftarkan akan dipublikasikan dengan rentang waktu tertentu untuk memberikan kesempatan bagi pihak ketiga mengajukan keberatan, apabila ada.
  5. Pengeluaran sertifikat, apabila telah diputuskan bahwa tidak ada alasan untuk penolakan, maka merek tersebut didaftar dan sertifikat pendaftarannya akan dikeluarkan untuk masa berlaku 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk masa yang sama.

Pada saat diberikan sertifikat tanda perlindungan sah adanya, maka pemegang Merek dilindungi untuk menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Adapun jangka waktu perlindungan merek adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama merek tersebut digunakan dalam bidang perdagangan barang atau jasa.

DAFTAR PUSTAKA

SwaraTangerang. 2012. Kasus Rebutan Merek Dagang di Indonesia Terus Meningkat. http://swagooo.com/berita-25994-kasus-rebutan-merek-dagang-di-indonesia-terus-meningkat.html [diakses pada tanggal 7 September 2012]

Sebenarnya sich ini tugas kuliah ya yang penting ane upload dlu buat nambah2 referensi bagi teman2 yang mau tahu seberapa berdayasaingnya kopi kita dengan kopi-kopi di tingkat pasar dunia. Check this Out!!!

1. PENDAHULUAN

1.1     LATAR BELAKANG 

Perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang cepat dewasa ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pelbagai faktor, terutama aspek sosial dan ekonomi seperti proses globalisasi dan desentralisasi sebagai implementasi dari Undang-Undang Otonomi Daerah. Liberalisasi perdagangan yang berlangsung sangat cepat dan meluas merupakan tantangan, namun sekaligus juga merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan dalam proses pembangunan ekonomi. Saat ini, Indonesia menghadapi dua tantangan utama terkait dengan proses globalisasi dan desentralisasi. Pertama, upaya peningkatan daya saing sektor-sektor unggulan Indonesia melalui peningkatan efesiensi dan pembangunan keunggulan kompetitif pada gilirannya akan memperkokoh ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pelaksanaan proses desntralisasi ekonomi dilakukan dengan cara bertahap agar potensi sumberdaya ekonomi di seluruh daerah dapat segera digerakkan secara bersamaan menjadi kegiatan ekonomi yang meluas.

Dikenal sebagai negara agraris, perekonomian Indonesia lebih banyak bertumpu pada sektor pertaniannya. Perkebunan adalah salah satu contoh subsektor dari pertanian yang menjadi andalan. Kopi, tebu, kelapa kakao dan kelapa sawit adalah pelbagai contoh komoditi unggulan Indonesia di bidang ini. Tabel 1.1. menyajikan produksi komoditi perkebunan Indonesia dari tahun 2005 sampai 2009.

Tabel 1. 1. Produksi Komoditi Perkebunan (Juta Ton)

Komoditi

Tahun

2005

2006

2007

2008

2009

Kopi 0.640 0.682 0.676 0.698 0.682
Kelapa 3,096 3,131 3,193 3,239 3,257
Tebu 2,241 2,307 2,623 2,668 2,517
Kelapa sawit 11,861 17,35 17,664 17,539 19,324
Kakao 0,748 0,769 0,74 0,803 0,809

Sumber : Kementan dalam Andelisa, 2011

Indonesia merupakan salah satu negara produsen utama kopi dunia yang akhir-akhir ini kontribusinya terhadap devisa negara maupun pendapatan petani kopi cenderung meningkat hanya sedikit atau bisa dikatakan stagnan, hal ini terbukti pada tabel di atas. Pada tahun 2005 total produksi dengan jumlah 0,640 hingga berada dikisaran 0,682 pada akhir tahun 2009. Pelbagai kendala menghadapi salah satu unggulan Indonesia ini, antara lain kondisi tanaman umumnya sudah tua, kurang terpelihara, lemahnya koordinasi antara petani dengan pemerintah terkait bagaimana cara budidaya, pengolahan dan distribusi, produktivitasnya semakin menurun dan lainnya. Sementara upaya rehabilitasi maupun peremajaan tidak mendapat perhatian karena harga kopi tidak menarik investor.

Peran kopi sendiri bagi perekonomian Indonesia masih cukup penting meskipun hanya sebesar 0,5 % dari semua komoditas (ICO, 2010). Kopi berperan sebagai sumber pendapatan petani kopi, sumber devisa maupun penyedia lapangan kerja melalui kegiatan budidaya, pengolahan, pemasaran dan perdagangan (ekspor dan impor). Pada perdagangan internasional, Indonesia menempati peringkat 4 dunia dalam produksi kopi, dibawah Brazilia, Colombia dan Vietnam. Negara terakhir khususnya adalah pesaing baru di dunia perkopian, karena baru muncul sekitar tahun 1997.

Negara-negara produsen selain Indonesia telah melakukan langkah-langkah besar demi menguasai pangsa pasar kopi dunia, baik arabika dan robusta. Faktor inilah yang menjadikan keharusan untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan dari komoditi kopi Indonesia sangat diperlukan agar produsen di Indonesia dapat mencari peluang dan meminimalisir setiap kekurangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya agar agribisnis unggulan Indonesia ini tidak mengalami kemunduran dan tertinggal dari produsen kopi dunia yang lain.

 

1.2     TUJUAN

Tulisan ini bertujuan menganalisis kemampuan daya saing komoditi kopi Indonesia di pangsa pasar dunia, faktor-faktor apa yang memengaruhinya, serta pelbagai rekomendasi agar kopi Indonesia dapat bersaing dengan kopi sejenis dari negara lain.

 

1.3     METODOLOGI

Pada laporan ini, penulis menggunakan analisa komparatif RCA(Revealed Comparative Advantage) dan teori Berlian Porter. Penggunaan kedua analisa ini membantu mengidentifikasi sistematis dari faktor dan strategi yang merefleksikan keduanya. Data-data pendukung akan dicantumkan guna membantu penulis membandingkan ekspor Indonesia dengan negara lain.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1     PERKEMBANGAN EKSPOR PRODUSEN KOPI DUNIA

Perkopian dunia mengalami banyak perubahan, mulai dari fluktuatuifnya harga kopi di pasar internasional hingga jumlah volume ekspor kopi tiap-tiap negara yang saling bersaing. Hal ini tidak terlepas dari permintaan dan produksi kopi tiap-tiap negara pengekspor kopi serta perubahan gaya hidup masyarakat. Dewasa ini, kopi dunia dikuasai sepenuhnya oleh 4 eksportir besar dunia antara lain Indonesia, Brazil, Colombia dan Vietnam, baik kopi arabika dan robusta. Pangsa pasar yang menjadi tujuan utama para eksportir kopi antara lain, Uni Eropa, Amerika, Jepang dan lainnya.

Persaingan keempat negara ini dalam menguasai pangsa kopi dunia semakin sengit. Bahkan Vietnam yang notabene “orang baru” dalam persaingan ini, telah menggeser posisi Colombia dan Indonesia keurutan 3 dan 4 pada tahun 1997 untuk produksi kopi robusta. Berikut adalah tabel ekspor dari keempat produsen kopi dunia.

Tabel 2. 1 Perkembangan Produksi dan Volume Ekspor Produk Kopi Indonesia, Brazil, Colombia, dan Vietnam (dalam 000 bags)

Tahun

Indonesia

Brazil

Colombia

Vietnam

Produksi

Ekspor

2000

6.987

5.358

18.016

9.176

11.618

2001

6.833

5.243

23.172

9.943

14.106

2002

6.731

4.286

27.981

10.273

11.771

2003

6.404

4.795

25.710

10.244

11.631

2004

7.536

5.456

26.478

10.194

14.858

2005

9.159

6.744

26.190

10.871

13.432

2006

7.483

5.280

27.354

10.944

13.904

2007

4.474

4.149

28.174

11.300

17.936

2008

9.612

5.741

29.503

11.085

16.101

2009

11.380

7.907

30.345

7.893

17.051

2010

9.129

5.489

33.028

7.821

14.228

2011

8.750

6.264

33.456

7.733

17.675

Sumber : ICO, 2012

Indonesia merupakan salah satu produsen kopi nomor 4 di dunia dengan total luasan tanam adalah sekitar 1.308.000 ha (AEKI,2012). Meskipun terbilang cukup luas dalam hal luasan tanam, produksi kopi ini sendiri lebih banyak dibudidayakan oleh rakyat atau lebih dikenal dengan kopi rakyat sebesar 90 %, sedangkan sisanya dibudidayakan oleh perusahaan negara maupun swasta. Hal ini yang menyebabkan kopi Indonesia kurang bisa bersaing di level Internasional karena kebanyakan kopi yang dibudidayakan adalah milik rakyat, yang notabene kualitas dan kuantitasnya jauh dibawah standar yang ada sehingga produk-produk yang berasal dari Indonesia lebih banyak dipinggirkan. Meskipun demikian, peran komoditas kopi bagi perekonomian Indonesia masih cukup penting bagi petani kopi, pengusaha hingga eksportir.

Tabel 2. 2 Nilai Ekspor Kopi Indonesia (Xij), Nilai Ekspor Total Indonesia (Xjj), Nilai Ekspor Kopi Dunia (Xiw), dan Nilai Ekspor Total Dunia (Xww) dalam ribuan US $

Tahun Xij Xjj Xiw Xww
2006

497.328

100.790.000

10.100.000

11.970.949.000

2007

622.601

114.100.000

12.500.000

14.002.600.000

2008

923.542

137.020.000

15.000.000

16.120.500.000

2009

803.564

116.500.000

13.500.000

12.516.400.000

2010

846.543

157.700.000

15.400.000

14.841.056.500

2011

1.064.369

203.620.000

23.500.000*

17.779.000.000

Sumber : AEKI (2012), WTO (2012), ICO (2012), Wikipedia (2012)

 

2.2     PERKEMBANGAN EKSPOR KOPI DI INDONESIA

Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat keempat terbesar di dunia dari segi hasil volume ekspor dunia. Komoditas ini di Indonesia memiliki sejarah panjang dan memiliki peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat di Indonesia. Kopi yang awalnya dibawa sekitar tahun 1696 oleh pemerintahan Belanda yang kala itu berkuasa di Indonesia hingga menjadikan negara ini sebagai produsen kopi di dunia.

Indonesia diberkati dengan letak geografisnya yang sangat cocok difungsikan sebagai lahan perkebunan kopi. Produksi kopi Indonesia kebanyakan berasal dari 2 jenis kopi, yakni kopi arabika dan robusta. Kopi-kopi arabika banyak dibudidayakan di dataran tinggi oleh perusahaan negara, salah satu contohnya PTPN XII Kalisat dan Blawan. Selain di Jawa, kopi ini juga banyak dibudidayakan di Aceh, Toraja, dan Bali. Sedangkan untuk kopi robusta yang budidayanya di dataran rendah, banyak dijumpai di Lampung, Flores dan Jawa. Keduanya adalah jenis kopi andalan Indonesia yang saat ini sudah memiliki nama (brandimage) di pasar dunia. Berikut ini adalah ekspor kedua jenis kopi dan hasil olahannya antara tahun 2006 sampai dengan 2011.

Tabel 2. 3 Ekspor Kopi Indonesia Per Jenis Kopi (ton, 000 US $)

Tahun

Arabika

Robusta

Olahan

Total

Volume

Nilai

Volume

Nilai

Volume

Nilai

Volume

Nilai

2006

67.775

169.901

227.620

294.164

12.481

33.263

307.876

497.328

2007

50.952

141.926

247.852

425.332

13.279

55.343

312.083

622.601

2008

59.735

228.072

348.187

630.917

13.843

64.553

421.765

923.542

2009

62.854

172.909

434.430

608.304

8.098

22.351

505.382

803.564

2010

78.036

249.162

360.603

571.977

8.855

25.404

447.494

846.543

2011

73.715

438.671

265.368

580.266

12.924

45.432

352.007

1.064.369

Sumber : AEKI, 2012

Ekspor kopi Indonesia hampir seluruhnya dalam bentuk biji kering dan hanya sebagian kecil (sekitar dari 4%) dalam bentuk hasil olahan. Padahal kopi dalam bentuk hasil olahan dapat menaikan nilai tambah kopi tersebut dari pada dalam bentuk kering atau baku. Negara tujuan utama ekspor kopi Indonesia adalah Jerman, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Italia.

3. PEMBAHASAN

Kondisi dunia perkopian di Indonesia sedang tidak dalam kondisi kondusif. Saat ini industri kopi sedang mengalami berbagai masalah, seperti cenderung stagnannya tingkat produksi nasional berada dikisaran 5000-an, kurang berdayasaingnya komoditi kopi di pasar internasional, dan disisi lain tingkat konsumsi masyarakat Indonesia juga masih tergolong rendah. Perlu adanya upaya untuk mentransformasikan komoditi ini dari keunggulan komperatif (comparative adventages) menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantages) dengan mengembangkan subsistem agribisnis hilir dan membangun jaringan pemasaran domestik maupun internasional.

3.1     EKSPOR KOPI INDONESIA

Pada bab 2, data mengenai volume produksi dan ekspor negara-negara produsen kopi, anatar lain Indonesia, Brazilia, Colombia, dan Vietnam. Data tersebut adalah gabungan dari pelbagai jenis kopi yang diproduksi oleh produsen, baik bahan baku maupun hasil olahannya. Dilihat pada tabel 2.1, rata-rata produksi Indonesia untuk tahun 2000 sampai dengan 2011 adalah 5.582, jauh dibandingkan negara-negara produsen lain seperti Brazil dengan 27.750, Colombia dengan 9.652 dan Vietnam denan 14.525. Hal ini yang membuat Indonesia jauh tertinggal dan stagnan dengan hasil produksinya. Sungguh ironi memang, dengan memiliki luasan yang cukup tapi tidak bisa mengoptimalkan produksi yang bisa didapatkan. Meskipun demikian, komoditi ini masih menjadi primadona di dalam negeri karena pangsa pasar luar negeri dan harganya pun masih bisa membuat para pengusaha maupun pemerintah lega dibalik cenderung stagnannya produksi.

Pada tabel 2.3 menjelaskan ekspor kopi Indonesia berdasarkan jenis kopinya dari tahun 2006-2011, dapat dilihat bahwa produksi Indonesia kebanyakan berasal dari kopi robusta bukan kopi arabika, padahal kopi yang paling diminati di luar negeri adalah kopi arabika. Selain masalah itu, masalah yang lain muncul adalah ketidakmampuan Indonesia dalam menghasilkan hasil olahan kopi untuk pangsa pasar dunia, hanya sebesar 4% dari jumlah total ekspor kopi Indonesia. Pengembangan industri hilir kopi dan promosi untuk meningkatkan konsumsi kopi domestik mempunyai arti yang sangat strategis untuk mengurangi ketergantungan biji kopi di ekspor ke pasar internasional, sekaligus dapat meraih nilai tambah (value added) yang lebih besar. Pada hasil biji kering, Indonesia memiliki produk yang dikenal oleh konsumen di luar negeri semisal Java Coffea, Gayo Mountain Coffea, Luwak Coffea, dan lainnya. Hanya saja pada hasil olahan, Indonesia membutuhkan sebuah brandimage agar hasil olahan dapat terkenal dan disukai oleh konsumen dunia. Tetapi yang patut disyukuri adalah peningkatan nilai ekspor kopi Indonesia tahun demi tahun yang awalnya US $ 497.328.000 pada tahun 2006 melonjak hampur 2 kali lipat pada tahun 2011 yakni US $ 1.064.369.000.

 

3.2     ANALISA KOMPARATIF

Dalam perhitungan komparatif ini, penulis menggunakan salah satu metode yang terkenal untuk menghitung berdaya saing atau tidakkah suatu komoditi dalam perdagangan, yakni RCA (Revealed Comparative Advantage). Berdasarkan tabel 2. 2, berikut ini adalah hasil olahan untuk mengetahui berapa RCA, Indeks RCA dan AR.

Tabel 3.1 RCA, Indeks RCA dan AR dari Kopi Indonesia

Tahun

RCA

Indeks RCA

AR

2006 5,85
2007 6,11 1,05 1,01
2008 7,24 1,19 1,24
2009 6,39 0,88 0,97
2010 5,17 0,81 0,92
2011 3,95 0,76 0,82

Sumber : Data diolah, 2012

RCA dapat dihitung untuk nilai ekspor komoditi tertentu. Jika RCA>1 (lebih dari satu), menunjukkan pangsa komoditi kopi dalam total ekspor negara lebih besar dari pangsa komoditi yang bersangkutan di dalam ekspor dunia. Semakin besar nilai RCA menunjukkan semakin kuat keunggulan komparatif yang dimiliki. Implikasinya, negera tersebut memiliki kemampuan untuk mengekspor komoditi yang dimaksud tanpa meninggalkan prisnsip-prinsip efesiensi produksi. Hanya saja berdasarkan tabel di atas, nilai RCA kopi Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. RCA kopi bernilai 5,85 pada tahun 2006 menurun hingga 2 point ke nilai 3,95 pada tahun 2011. Ini terlihat juga pada indeks RCA kopi Indonesia, nilai indeks lebih kecil dari 1 yang artinya semakin menurunnya angka indeks menunjukkan adanya penurunan RCA turunnya, maka kinerja ekspor komoditi kopi dibandingkan dengan kinerja ekspor rata-rata dunia. Dari kedua analisa komparatif ini mengindikasikan ada yang salah dengan sistem-sistem yang menunjang dan mendukung produksi komoditi ini. Perlu adanya gebrakan untuk memperbaiki kualitas keunggulan daya saing kopi agar sejajar dengan produsen yang lain.

Pada analisa ketiga, penulis menggunakan analisa AR (Acceleration Ratio). Analisa ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya keunggulan komparatif komoditi. Analisa ini membandingkan trend ekspor komoditi tertentu suatu negara dengan trend ekspor komiditi yang bersangkutan (total dunia). Dari tabel di atas didapatkan hasil bahwa nilai AR kopi Indonesia mengalami penurunan. Dengan nilai AR dibawah 1, maka dapat disimpulkan bahwa komoditi kopi Indonesia kurang berdaya saing di pasar dunia.

 

3.3     ANALISA BERLIAN PORTER

Teori Berlian Porter atau yang lebih terkenal dengan Porter’s menyatakan bahwa faktor-faktor pembawa daya saing nasional atau suatu produk yaitu factor condition(kondisi faktor), demand condition (kondisi permintaan), related supporting industries (industri penunjang dan terkait), serta firm strategy, structure and rivalry (strategi perusahaan, struktur, dan persaingan). Dengan dukungan faktor-faktor itu dan dengan kecermatan memetakan konstelasi industri, pemerintah dan perusahaan dipandang akan mampu menetapkan posisi dan strategi bersaing untuk menjadi yang terunggul. Kemampuan untuk menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan perkopian Indonesia mampu menjadikan kopi Indonesia terbaik di dunia.

3.3.1  Permintaan

  1. Permintaan dunia komoditi kopi terus meningkat, sejalan dengan peningkatan konsumsi kopi di Eropa, Asia Timur dan Amerika Utara. Negara-negara dikawasan ini memiliki kebiasaan minum kopi sejak dulu sehingga konsumsi kopi tinggi, sebagai contoh Finlandia dengan 11,2 kg/kapita/tahun dan Norwegia dengan 9,1 kg/kapita/tahun.
  2. Permintaan pasar domistik cukup potensial, sementara produksi kopi di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai permintaan pasar. Meskipun saat ini konsumsi kopi dalam negeri hanya sebesar 0,86 kg/kapita/tahun, tetapi dengan populasi 280 juta ini adalah pasar potensia untuk pangsa kopi.
  3. Pasar dunia lebih menyukai kopi jenis Arabika, sementara Indonesia lebih banyak memproduksi kopi jenis Robusta. Produksi kopi arabika Indonesia hanya sebesar 22 % dari produksi nasional pada tahun 2010 (AEKI, 2012).
  4. Tuntutan konsumen kopi dunia mulai menghendaki produk-produk kopi back to nature yang sedang menjadi trend di kota-kota besar dunia.
  5. Produk kopi rendah kafein (decafeinated coffee) harus disikapi dengan tepat dalam pengembangan diversifikasi produk kopi olahan kedepan, selain kopi bubuk, kopi instan, kopi mix dan minuman kopi.
  6. Adanya lonjakan produksi/suplay kopi dunia dalam dekade 5 (lima) tahun terakhir. Sementara permintaan/demand dunia meningkat tidak signifikan. Hal ini mengakibatkan anjloknya harga kopi dunia.
  7. Harga kopi yang kurang menarik, menyebabkan petani kopi Indonesia kurang bergairah meningkatkan produksinya baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi.

 

3.3.2  Faktor Kondisi (Input)

  1. Sumber Daya Alam

ü Indonesia sebagai negara beriklim tropis sangat cocok untuk budidaya tanaman kopi dan menghasilkan biji kopi dengan citra khas baik jenis robusta ataupun arabika. Kopi sendiri optimal ditanam di daerah tropis dan Indonesia salah satunya. Perbedaan kopi arabika dan robusta adalah pada tinggi tempat budidayanya. Umumnya kopi arabika ditanam di dataran tinggi diatas 1000 mdpl. Sedangkan kopi robusta ditanam didataran rendah (< 700 mdpl).

ü Bahan baku kopi Arabika dan Robusta tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

ü Luas pertanaman kopi yang diusahakan di Indonesia lumayan besar dan produktivitasnya masih bisa ditingkatkan. Dengan luasan 1.308.000 ha, Indonesia memiliki 296.854 ha untuk kopi arabika dan 1.011.146 ha kopi robusta (AEKI, 2012).

ü Di Indonesia, tanaman kopi dihasilkan dari tanaman perkebunan rakyat 90%, perkebunan negara dan swasta sisanya.

  1. Sumber Daya Modal

ü Secara umum, sumber daya modal untuk investasi pada industri pengolahan kopi berupa investasi yang berbadan hukum (PMA, PMDN, dan non PMA/PMDN berupa BUMN, BUMD, Koperasi) dan tidak berbadan hukum (perorangan atau kelompok).

ü Iklim usaha yang kondusif, dengan sejumlah fasilitas seperti: informasi, layanan teknologi, dan jasa pelayanan dapat dipercaya telah berhasil menarik investor untuk usaha perkopian Indonesia.

ü Perlu meningkatkan daya tarik investor pada usaha perkopian diperlukan kebijakan iklim usaha kondusif, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

  1. Sumber Daya Manusia

ü Sumber daya manusia untuk usaha bidang perkopian di Indonesia cukup memadai baik secara kuantitatif tetapi secara kualitatif masih buruk.

ü Minimnya pengetahuan, tatacara budidaya kopi, dan teknologi pada petani kopi. Tinggi tanaman yang idealnya seukuran dengan tinggi orang Indonesia yakni 1,8 – 2 meter tetapi oleh petani dibiarkan begitu saja bahkan mencapai 5-6 meter. Salah satu contoh ini menyebabkan produksi kopi petani jauh dari kata baik.

ü Penyerapan tenaga kerja dibidang usaha perkopian sebagian besar masih pada sub sektor perkebunan, sedangkan pada sub sektor industri pengolahan masih sedikit.

  1. Infrastruktur : Kondisi infrastruktur untuk usaha perkopian utamanya di pulau Jawa, seperti: jalan, alat angkutan, pelabuhan, listrik dan energi cukup memadai hanya belum maksimal, terlebih pada masalah jalan. Kebanyakan jalan yang mengarah langsung ke perusahaan kopi banyak mengalami kerusakan. Perlunya perbaikan-perbaikan dipelbagai sector di sektor penunjang ini agar pengiriman serta keperluan-keperluan lainnya bisa tidak terlambat.
  2. Teknologi

ü Teknologi pada budidaya dan pengolahan kopi belum berkembang pesat.

ü Teknologi menanggulangi hama penyakit dan pengolahan kopi pada perusahaan negara, swasta serta petani harus disamaratakan caranya, agar hasilnya tidak jauh berbeda.

ü Teknologi produk dan desain kemasan diarahkan untuk diversifikasi produk (kopi instan, kopi mix, kopi dekafein, minuman kopi beraroma).

ü Inovasi teknologi produk kopi disesuaikan terhadap selera konsumen, dengan cita rasa yang didasarkan: jenis kopi, kualitas biji kopi, lingkungan tempat tumbuh tanaman dan teknologi pengolahan biji kopi.

3.3.3  Industri Inti, Pendukung dan Terkait

  1. Industri Inti : Perkebunan Kopi PTPN, Perusahaan Swasta
  2. Industri Pemasok : Petani Rakyat
  3. Industri Penunjang/ Pendukung : Pabrik Pengolahan Kopi, Jasa Perbankan, Jasa Transportasi, Pengemasan, Mesin Peralatan
  4. Industri Terkait : Pabrik Susu, Pengolahan Limbah Kopi (Kompos), Pakan Ternak
  5. Institusi Pendukung : Lembaga Penelitian Kopi (Puslit Kopi-Kakao), AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia)
  6. Buyer : Domestik dan Luar negeri

 

3.3.4  Persaingan, Struktur dan Strategi Perusahaan

Saat ini, persaingan kopi Indonesia dengan kopi dari produsen kopi lainnya sedikit timpang. Hal ini dilihat dari total produksi yang dihasilkan dari masing-masing negara, Indonesia masih kalah jauh dan perlu perbaikan menyeluruh agar kopi Indonesia bisa bersaing kembali, mengingat luasan pertanaman kopi Indonesia cukup luas. Pada struktur dan strategi perusahaan, perusahaan di Indonesia perlu mengembangkan cara-cara baru dan strategi yang sekiranya mampu membawa kopi Indonesia memiliki harga jual yang tinggi. Berikut adalah yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam hal strategi.

1). Faktor intern perusahaan:

  • Penyediaan kualitas dan kuantitas kopi biji dan tersedia secara kontinyu,
  • Menyediakan SDM untuk meningkatkan kemampuan budidaya, processing, pemasaran dan managerial perusahaan,
  • Efisiensi biaya produksi untuk mendapatkan harga jual produk bersaing
  • Promosi di setiap event yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan
  • Pelayanan optimal perusahaan.

2). Faktor ekstern perusahaan:

  • Membangun kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan;
  • Pengendalian perusahaan akibat munculnya pesaing-pesaing baru;
  • Pengendalian perusahaan akibat terjadinya perubahan situasi moneter, fiskal dan kebijakan pemerintah;
  • Pengendalian perusahaan akibat terjadinya gejolak politik dan sosial (Pemilu, Pilkada, aksi buruh dsb).
  • Mengantisipasi adanya perkembangan perekonomian global dan
  • Mengantisipasi adanya ketentuan tarif, NTB, HAM dan lingkungan hidup negara pengimpor.

 

3.3.5  Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah pada komoditi ini juga banyak berpengaruh disegala sektor di dunia perkopian Indonesia. Berikut adalah kondisi peranan pemerintah.

ü Kebijakan regulasi investasi masih lemah. Masih belum tegasnya dan sering berubahnya aturan-aturan dalam membangun dan mengembangkan usaha serta ketidakjelasan iklim bisnis di bidang industri utamanya menyebabkan investor enggan menancapkan usahanya di Indonesia.

ü Penetapan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan komoditi kopi baik ditingkat budidaya, pengolahan hingga ekspor. Regulasi pemerintah yang berkaitan dengan kopi, antara lain:

  • Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi.
  • Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit.

 

3.3.6  Peranan Peluang

Peluang ekspor kopi Indonesia di pasar dunia cukup terbuka lebar. Pelbagai peluang banyak digunakan untuk meningkatkan nilai jual produk kopi, salah satunya adalah kopi-kopi spesialiti. Berikut ini adalah salah satu peluang Indonesia dalam pasar dunia, yakni pengembangan spesialiti kopi arabika dan robusta. Kekhasan kopi-kopi ini juga akan menambah value added kopi itu sendiri sehingga dapat meningkatkan devisa dan brandimage kopi Indonesia. Pangsa pasar untuk kopi-kopi spesialiti juga lumayan besar dan harganya pun lebih tinggi dari pada kopi-kopi regular.

Tabel 3. 2 Spesialti Kopi Arabika Indonesia

No.

Jenis Kopi

Masa Panen

Proses

Grade

Citarasa

Produksi / tahun

1. Mandheling Coffee September – May semi Washed 1,2, & 3 Full body, neutral, good acidity 35,000
2. Linthong Coffee October – May semi Washed 1,2, & 3 Fine acidity, and good body 10,000
3. Java Coffee May – August Wet Process 1 Good body, fine acidity, nice complex cup and exotic flavour 4,000
4. Toraja / Kalosi / Celebes Coffee June – September Dry Process 1 & 2 Good acidity, smooth, very nice mellow and good body 4,000
5. Bali Coffee May – September Wet & Dry 1,2, & 3 Fine acidity, smooth 2,000

Sumber : AEKI, 2012

Tabel 3. 3 Spesialti Kopi Robusta Indonesia

No.

Jenis Kopi Masa Panen Proses Grade Citarasa Produksi / tahun
1. Washed Java Robusta May – September Wet Process 1 Good body, clean, very weak acidity and bitterness net 5,000
2. Lampung Specialty AP April – July Dry Process 1 Full body, clean and very weak acidity 15,000
3. Lampung Specialty ELB April – July Dry Process 1 Full body, large beans and clean 10,000
4. Flores Coffee May – August Wet Process 1 Good body and bitterness net 4,000

Sumber : AEKI, 2012

Selain peluang kopi-kopi spesialti, kopi-kopi go green juga dapat meningkatkan nilai tambah, karena kopi-kopi semacam ini banyak dipesan negara luar seiring dengan semakin diperhatikannya urusan keshatan konsumen.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1     KESIMPULAN

  1. Tidak adanya cara budidaya tanaman kopi yang baik sehingga dengan luasan yang cukup besar, Indonesia masih belum bias menghasilkan produksi koi optimal
  2. Perlu adanya kesepakatan dari petani

4.2     SARAN

  1. Pemberian pelbagai kemudahan bagi petani kopi baik modal, kemitraan dan pengawasan hasil serta distribusi hasil panen kopi.
  2. Perlunya pemerintah mengembangkan teknologi-teknologi termutakhir baik di budiaya hingga pengolahan dengan dibantu LITBANG.
  3. Perlunya pengembangan industri pengolahan kopi di Indonesia.
  4. Promosi untuk meningkatkan konsumsi kopi domestik  karena tingkat konsumsi dalam negeri yang masih rendah.
  5. Membangun citra merk baik di bahan baku kering maupun di produk olahan, lebih banyak modifikasi produk olahan dan pemanfaatan cafe-cafe.
  6. Mengusahakan kopi-kopi spesialiti khas Indonesia, terutama pada kopi arabika.
  7. Penetapan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan komoditi kopi baik ditingkat budidaya, pengolahan hingga ekspor.
  8. Keharusan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
  9. Pemberian kemudahan bagi investor kopi dalam kemudahan informasi dan infrastruktur.

 

V. DAFTAR PUSTAKA

AEKI. 2012. . http://www.aeki-aice.org

Departemen Perindustrian. 2009. Roadmap Industri Pengolahan Kopi. http:// agro.kemenperin.go.id/uploads/pdf/ROADMAP-KOPI.pdf [26 Maret 2012]

ICO. 2012

http://nsrupidara.wordpress.com/2008/05/22/daya-saing-dan-kualitas-sdm/

http://www.ico.org/documents/cmr-1211-e.pdf

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dalam hidupnya dapat dipastikan akan mengalami apa yag dinamakan dengan perubahan-perubahan. Adanya perubahan-perubahan tersebut akan dapat diketahui bila kita melakukan sutu perbandingan dengan menelaah suatu masyarakat pada masa tertentu yang kemudian dibandingkan dengan keadaan masyarakat pada masa lampau. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, pada intinya merupakan suatu proses yang terjadi terus menerus, ini arinya bahwa masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan-perubahan. Tetapi perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain tidaklah sama.

Perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi  sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan memengaruhi struktur masyarakat lainnya. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan.

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yaitu meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan lainnya. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak memengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian, dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan.

Dalam setiap prakteknya di lapangan, perubahan sosial dapat terjadi sangat lambat maupun sangat cepat. Hal ini tergantung pada faktor-faktor yang menunjang perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Pada konsep-konsep yang ada, faktor-faktor ini dibagi menjadi 2, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor ini lah yang menentukan bagaimana laju perubahan sosial dalam masyarakat. Untuk pembahasan lebih lanjut, kedua faktor ini akan penulis jelaskan pada bab Tinjauan Pustaka.

Perumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang dapat dikaji dari uraian-uraian di atas, antara lain:

  1. Perubahan sosial pada masyarakat dipengaruhi oleh pelbagai faktor berdasarkan arah timbulnya pengaruh, sebutkan dan jelaskan?
  2. Sebutkan pengertian faktor pendukung dan penghambat dalam perubahan sosial/masyarakat?
  3. Sebutkan hal-hal apa sajakah yang termasuk dalam faktor pendukung dan penghambat?

Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk:

  1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya perubahan sosial berdasarkan arah timbulnya pengaruh.
  2. Untuk mengetahui pengertian faktor pendukung dan penghambat dalam perubahan sosial masyarakat.
  3. Untuk memaparkan faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam faktor pendukung dan penghambat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup perubahan dalam aspek-aspek struktur dari suatu masyarakat, atau karena terjadinya perubahan dari faktor lingkungan, dikarenakan berubahnya sistem komposisi penduduk, keadaan geografis, serta berubahnya sistem hubungan sosial, maupun perubahan pada lembaga kemasyarakatannya. Perubahan ini menyangkut pada seluruh segmen yang terjadi di masyarakat pada waktu tertentu. Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk tetapi merupakan sebuah proses. Perubahan sosial merupakan sebuah keputusan bersama yang diambil oleh anggota masyarakat. Konsep dinamika kelompok menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk memahami perubahan sosial.

Berdasarkan besar kecilnya pengaruh yang terjadi pada masyarakat, perubahan sosial dibagi menjadi 2, yakni perubahan sosial yang besar dan perubahan sosial yang kecil. Perubahan sosial yang besar pada umumnya adalah perubahan yang akan membawa pengaruh yang besar pada masyarakat. Misalnya, terjadinya proses industrialisasi pada masyarakat yang masih agraris. Di sini lembaga-lembaga kemasyarakatan akan terkena pengaruhnya, yakni hubungan kerja, sistem pemilikan tanah, klasifikasi masyarakat, dan lainnya. Sedangkan perubahan sosial yang kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa akibat yang langsung pada masyarakat. Misalnya, perubahan bentuk potongan rambut pada seseorang, tidak akan membawa pengaruh yang langsung pada masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan tidak akan menyebabkan terjadinya perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Arah Timbulnya Faktor Perubahan Sosial

Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan.

Dalam kehidupan nyata, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, pasti akan terjadi. Setiap segmen masyarakat hendaknya fleksibel terhadap perubahan yang akan terjadi baik cepat maupun lambat. Dengan keunggulan seperti itu, masyarakat akan mengurangi tingkat pengaruh negatif dari perubahan ini. Arah timbulnya pengaruh pun dapat berasal dari dalam maupun luar. Berikut adalah penjelasan faktor-faktor perubahan sosial berdasarkan arah timbulnya pengaruh.

a. Internal Factor

Internal factor (faktor dalam) adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu yang menyebabkan timbulnya perubahan pada masyarakat itu sendiri baik secara individu, kelompok ataupun organisasi. Berikut ini sebab-sebab perubahan sosial yang bersumber dari dalam masyarakat (sebab intern).

1)             Dinamika penduduk, yaitu pertambahan dan penurunan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat akan mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat, khususnya dalam lembaga kemasyarakatannya. Salah satu contohnya disini adalah orang akan mengenal hak milik atas tanah, mengenal system bagi hasil, dan yang lainnya, dimana sebelumnya tidak pernah mengenal. Sedangkan berkurangnya jumlah penduduk akan berakibat terjadinya kekosongan baik dalam pembagian kerja, maupun stratifikasi social, hal tersebut akan mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.

2)             Adanya penemuan-penemuan baru yang berkembang di masyarakat, baik penemuan yang bersifat baru (discovery) ataupun penemuan baru yang bersifat menyempurnakan dari bentuk penemuan lama (invention). Suatu proses social dan kebudayaan yang besar, tetapi terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama disebut dengan inovasi. Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, jalannya unsur kebudayaanbaru yang tersebar ke lain-lain bagian masyarakat, dan cara-cara unsure kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Penemuan baru sebagai akibat terjadinya perubahan-perubahan dapat dibedakan dalam pengertian discovery dan invention. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat ataupun yang berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan para individu. Discovery sendiri akan berubah menjadi invention, jika masyarakat sudah mengakui, menerima serta menerapkan penemuan baru tersebut.

3)             Munculnya berbagai bentuk pertentangan (conflict) dalam masyarakat. Pertentangan ini bisa terjadi antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok. Mmisalnya saja pertentangan antara generasi muda dengan generasi tua. Generasi muda pada umumnya lebih senang menerima unsur-unsur kebudayaan asing, dan sebaliknya generasi tua tidak menyenangi hal tersebut. Keadaan seperti ini pasti akan mengakibatkan perubahan dalam masyarakat.

4)             Terjadinya pemberontakan atau revolusi sehingga mampu menyulut terjadinya perubahan-perubahan besar. Revolusi yang terjadi pada suatu masyarakat akanm membawa akibat berubahnya segala tata cara yang berflaku pada lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Biasanya hal ini diakibatkan karena adanya kebijaksanaan atau ide-ide yang berbeda. Misalnya, Revolusi Rusia (Oktober 1917) yang mampu menggulingkan pemerintahan kekaisaran dan mengubahnya menjadi sistem diktator proletariat yang dilandaskan pada doktrin Marxis. Revolusi tersebut menyebabkan perubahan yang mendasar, baik dari tatanan negara hingga tatanan dalam keluarga.

b. External Factor

Selain internal factor, pada masyarakat juga dikenal external factor. External factor atau faktor luar adalah faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat yang menyebabkan timbulnya perubahan pada masyarakat. Berikut ini sebab-sebab perubahan sosial yang bersumber dari luar masyarakat (sebab ekstern).

1)             Adanya pengaruh bencana alam. Kondisi ini terkadang memaksa masyarakat suatu daerah untuk mengungsi meninggalkan tanah kelahirannya. Apabila masyarakat tersebut mendiami tempat tinggal yang baru, maka mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam dan lingkungan yang baru tersebut. Hal ini kemungkinan besar juga dapat memengaruhi perubahan pada struktur dan pola kelembagaannya.

2)             Adanya peperangan, baik perang saudara maupun perang antarnegara dapat menyebabkan perubahan, karena pihak yang menang biasanya akan dapat memaksakan ideologi dan kebudayaannya kepada pihak yang kalah. Misalnya, terjadinya perang antarsuku ataupun negara akan berakibat munculnya perubahan-perubahan, pada suku atau negara yang kalah. Pada umunya mereka yang menang akan memaksakan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakatnya, atau kebudayaan yang dimilikinya kepada suku atau negara yang mengalami kekalahan. Contohnya, jepang yang kalah perang dalam Perang Dunia II, masyarakatnya mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti.

3)             Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Bertemunya dua kebudayaan yang berbeda akan menghasilkan perubahan. Jika pengaruh suatu kebudayaan dapat diterima tanpa paksaan, maka disebut demonstration effect. Jika pengaruh suatu kebudayaan saling menolak, maka disebut cultural animosity. Adanya proses penerimaan pengaruh kebudayaan asing ini disebut dengan akulturasi. Jika suatu kebudayaan mempunyai taraf yang lebih tinggi dari kebudayaan lain, maka akan muncul proses imitasi yang lambat laun unsur-unsur kebudayaan asli dapat bergeser atau diganti oleh unsur-unsur kebudayaan baru tersebut. Pengaruh-pengaruh itu dapat timbul melalui proses perdagangan dan penyebaran agama.

Faktor Pendukung dan Penghalang Proses Perubahan

Faktor Pendukung Proses Perubahan

Terjadinya suatu proses perubahan pada masyarakat, diakibatkan adanya faktor yang mendorongnya, sehingga menyebabkan timbulnya perubahan. Faktor pendorong tersebut menurut Soerjono Soekanto antara lain:

Kontak dengan kebudayaan lain

Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah diffusion (difusi). Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain. Dengan proses tersebut manusia mampu untuk menghimpun penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan. Dengan terjadinya difusi, suatu penemuan baru yang telah diterima oleh masyarakat dapat diteruskan dan disebar luaskan kepada semua masyarakat, hingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Proses difusi dapat menyebabkan lancarnya proses perubahan, karena difusi memperkaya dan menambah unsur-unsur kebudayaan yang seringkali memerlukan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang lama dengan yang baru.

Sistem pendidikan formal yang maju

Pada dasarnya pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi individu, untuk memberikan wawasan serta menerima hal-hal baru, juga memberikan bagaimana caranya dapat berfikir secara ilmiah. Pendidikan juga mengajarkan kepada individu untuk dapat berfikir secara obyektif. Hal seperti ini akan dapat membantu setiap manusia untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuh kebutuhan zaman atau tidak.

Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju

Bila sikap itu telah dikenal secara luas oleh masyarakat, maka masyarakat akan dapat menjadi pendorong bagi terjadinya penemuan-penemuan baru. Contohnya hadiah nobel, menjadi pendorong untuk melahirkan karya-karya yang belum pernah dibuat.

Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (deviation)

Adanya toleransi tersebut berakibat perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu akan melembaga, dan akhirnya dapat menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.

Sistem terbuka pada lapisan masyarakat

Adanya system yang terbuka di dalam lapisan masyarakat akan dapat menimbulkan terdapatnya gerak social vertical yang luas atau berarti member kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri. Hal seperti ini akan berakibat seseorang mengadakan identifikasi dengan orang-orang yang memiliki status yang lebih tinggi. Identifikasi adalah suatu tingkah laku dari seseorang, hingga  orang tersebut merasa memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang dianggapnya memiliki golongan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukannya agar ia dapat diperlakukan sama dengan orang yang dianggapnya memiliki status yang tinggi tersebut.

Adanya penduduk yang heterogen

Terdapatnya penduduk yang memiliki latar belakang kelompok-kelompok social yang berbeda-beda, misalnya ideology, ras yang berbeda akan mudah menyulut terjadinya konflik. Terjdinya konflik ini akan dapat menjadi pendorong perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu

Terjadinya ketidakpuasan dalam masyarakat, dan berlangsung dalam waktu yang panjang, juga akan mengakibatkan revolusi dalam kehidupan masyarakat.

Adanya orientasi ke masa depan

Terdapatnya pemikiran-pemikiran yang mengutamakan masa yang akan datang, dapat berakibat mulai terjadinya perubahan-perubahan dalam system social yang ada. Karena apa yang dilakukan harus diorientasikan pada perubahan di masa yang akan datang.

Faktor Penghalang Proses Perubahan

Di dalam proses perubhan tidak selamanya hanya terdapat faktor pendorong saja, tetapi juga ada faktor penghambat terjadinya proses perubahan tersebut. Faktor penghalang tersebut antara lain:

Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat

Terlambatnya ilmu pengetahuan dapat diakibatkan karena suatu masyarakat tersebut hidup dalam keterasingan dan dapat pula karena ditindas oleh masyarakat lain.

Sikap masyarakat yang tradisional

Adanya suatu sikap yang membanggakan dan memperthankan tradisi-tradisi lama dari suatu masyarakat akan berpengaruh pada terjadinya proses perubahan. Karena adanya anggapan bahwa perubahan yang akan terjadi belum tentu lebih baik dari yang sudah ada.

Adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuatnya.

Organisasi sosial yang telah mengenal system lapisan dapat dipastikan aka nada sekelompok individu yang memanfaatkan kedudukan dalam proses perubahan tersebut. Contoh, dalam masyarakat feodal dan juga pada masyarakat yang sedang mengalami transisi. Pada masyarakat yang mengalami transisi, tentunya ada golongan-golongan dalam masyarakat yang dianggap sebagai pelopor proses transisi. Karena selalu mengidentifikasi diri dengan usaha-usaha dan jasa-jasanya, sulit bagi mereka untuk melepaskan kedudukannya di dalam suatu proses perubahan.

Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.

Hal ini biasanya terjadi dalam suatu masyarakat yang kehidupannya terasing, yang membawa akibat suatu masyarakat tidak akan mengetahui terjadinya perkenmbangan-perkembangan yang ada pada masyarakat yang lainnya. Jadi masyarakat tersebut tidak mendapatkan bahan perbandingan yang lebih baik untuk dapat dibandingkan dengan pola-pola yang telah ada pada masyarakat tersebut.

Adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru.

Anggapan seperti inibiasanya terjadi pada masyarakat yang pernah mengalami hal yang pahit dari suatu masyarakat yang lain. Jadi bila hal-hal yang baru dan berasal dari masyarakat-masyarakat yang pernah membuat suatu masyarakat tersebut menderita, maka masyarakat ituakan memiliki prasangka buruk terhadap hal yang baru tersebut. Karena adanya kekhawatiran kalau hal yang baru tersebut diikuti dapat menimbulkan kepahitan atau penderitaan lagi.

Adanya hambatan yang bersifat ideologis.

Hambatan ini biasanya terjadi pada adanya usaha-usaha untuk merubah unsur-unsur kebudayaan rohaniah. Karena akan diartikan sebagai usaha yang bertentangan dengan ideologi masyarakat yang telah menjadi dasar yang kokoh bagi masyarakat tersebut.

Adat atau kebiasaan

Biasanya pola perilaku yang sudah menjadi adat bagi suatu masyarakat akan selalu dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Dan apabila pola perilaku yang sudah menjadi adat tersebut sudah tidak dapat lagi digunakan, maka akan sulit untuk merubahnya, karena masyarakat tersebut akan mempertahankan alat, yang dianggapnya telah membawa sesuatu yang baik bagi pendahulu-pendahulunya.

Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya proses perubahan tersebut, secara umum memang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Karena setiap anggota dari suatu masyarakat umumnya memiliki keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang sudah didapatnya. Hal tersebut tidak akan diperolehnya jika masyarakat tersebut tidak mendapatkan adanya perubahan-perubahan dan hal-hal yang baru.

Faktor penghambat dari proses perubahan social ini, oleh Margono Slamet dikatakannya sebagai kekuatan pengganggu atau kekuatan bertahan yang ada di dalam masyarakat. kekuatan bertahan adalah kekuatan yang bersumber dari bagian-bagian masyarakat yang:

  1. Menentang segala macam bentuk perubahan. Biasanya golongan yang paling rendah dalam masyarakat selalu menolak perubahan, karena mereka memerlukan kepastian untuk hari esok. Mereka tidak yakin  bahwa perubahan akan membawa perubahan untuk hari esok.
  2. Menentang tipe perubahan tertentu saja, misalnya ada golongan yang menentang pelaksanaan keluarga berencanasaja, akan tetapi tidak menentang pembangunan-pembangunan lainnya.
  3. Sudah puas dengan keadaan yang ada.
  4. Beranggapan bahwa sumber perubahan tersebut tidak tepat. Golongan ini pada dasarnya tidak menentang perubahan itu sendiri, akan tetapi tidak menerima perubahan tersebut oleh karena orang yang menimbulkan gagasan perubahan tidak dapat mereka terima. Hal ini dapat dihindari dengan jalan menggunakan pihak ketiga sebagai penyampai gagasan tersebut kepada masyarakat.
  5. Kekurangan atau tidak tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan diinginkan.

Hambatan tersebut selain dari kekuatan yang bertahan, juga terdapat kekuatan pengganggu.  Kekuatan pengganggu ini bersumber dari:

  1. Kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat yang bersaing untuk memperoleh dukungan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan, yang dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan.
  2. Kesulitan atau kekomplekkan perubahan yang berakibat lambatnya penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang akan dilakukan. Perbaikan gizi, keluarga berencana, konservasi hutan dan lain-lain, adalah beberapa contoh dari bagian itu.
  3. Kekurangan sumber daya yang diperlukan dalam bentuk kekurangan pengetahuan, tenaga ahli, keterampilan, pengertian, biaya dan sarana serta yang lainnya.

PENUTUP

KESIMPULAN

Suatu perubahan social dalam kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bertindak sebagai pendukung dan penghambat jalannya proses perubahan social tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam masyarakat itu sendiri (internal factor) serta juga dapat berasal dari luar lingkupan masyarakat (External factor). Faktor-faktor yang berhubungan dengan perubahan masyarakat berdasarkan arah antara lain, Internal Factor yang didalamnya terdapat pelbagai faktor, Dinamika Penduduk, Penemuan-penemuan baru, Munculnya pertentangan, dan Terjadinya Pemberontakan. Sedangkan faktor yang kedua adalah External Factor, terdiri dari Bencana Alam, Perang dan Kebudayaan masyarakat lain.

Faktor pendukung perubahan social antara lain, kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (deviation), sistem terbuka pada lapisan masyarakat, adanya penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan adanya orientasi ke masa depan.

Faktor penghambat perubahan social antara lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuatnya, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru, adanya hambatan yang bersifat ideologis dan adat atau kebiasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2009. Perubahan Sosial. http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar_sosiologi_dan_ilmu_sosial_dasar/bab7_perubahan_sosial.pdf [29 September 2009]

Crayonpedia. 2009. Perubahan social dalam masyarakat. http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_5._PERUBAHAN_SOSIAL_DALAM_MASYARAKAT [29 September 2009]

——-. 2009. Faktor Internal dan Faktor Eksternal. http://www.crayonpedia.org/mw/Faktor-Faktor_Penyebab_Perubahan_Sosial._Faktor%E2%80%93Faktor_Internal._Faktor-Faktor_Eksternal_9.1 [29 September 2009]

——-. 2009. Faktor Penghambat Perubahan Sosial. http://www.crayonpedia.org/mw/Faktor-Faktor_Penghambat_Perubahan_Sosial_Budaya_9.1 [29 September 2009]

——-. 2009. Faktor Pendorong Perubahan Sosial. http://www.crayonpedia.org/mw/Faktor-Faktor_Pendorong_Perubahan_Sosial_Masyarakat_9.1 [29 September 2009]

——-. 2009. Contoh Perilaku Masyarakat Sebagai Akibat Adanya Perubahan Sosial Budaya. http://www.crayonpedia.org/mw/Contoh_Perilaku_Masyarakat_Sebagai_Akibat_Adanya_Perubahan_Sosial_Budaya_9.1 [29 September 2009]

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu (manusia) kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial (social group) yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama. Namun bukan berarti semua himpunan manusia dapat dikatakan kelompok sosial. Untuk dikatakan kelompok sosial terdapat persyaratan-persyaratan tertentu. Dalam kelompok social yang telah tersusun susunan masyarakatnya akan terjadinya sebuah perubahan dalam susunan tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Karena perubahan merupakan hal yang mutlak terjadi dimanapun tempatnya.

Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar orang, organisasi atau komunitas, ia dapat menyangkut “struktur sosial” atau “pola nilai dan norma” serta “pran”. Dengan demikina, istilah yang lebih lengkap mestinya adalah “perubahan sosial-kebudayaan” karena memang antara manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan itu sendiri.

Cara yang paling sederhana untuk mengerti perubahan sosial (masyarakat) dan kebudayaan itu, adalah dengan membuat rekapitulasi dari semua perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, bahkan jika ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai perubahan mayarakat dan kebudayaan itu, maka suatu hal yang paling baik dilakukan adalah mencoba mengungkap semua kejadian yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Kenyataan mengenai perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat dianalisa dari berbagai segi diantaranya: ke “arah” mana perubahan dalam masyarakat itu “bergerak” (direction of change)”, yang jelas adalah bahwa perubahan itu bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi setelah meninggalkan faktor itu mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang baru sama sekali, akan tetapi boleh pula bergerak kepada suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau.

Kebanyakan definisi membicarakan perubahan dalam arti yang sangat luas. Wilbert Moore misalnya, mendefinisikan perubahan sosial sebagai “perubahan penting dari stuktur sosial” dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah “pola-pola perilaku dan interaksi sosial”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perubahan social dalam suatu kajian untuk melihat dan mempelajari tingkah laku masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan.

II. Perumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang dapat dikaji dari uraian-uraian di atas antara lain:

  1. Apa definisi dari perubahan sosial dalam masyarakat dan bagaimana pendapat para ahli tentang perubahan sosial?
  2. Sebutkan tipe-tipe dari perubahan sosial?

III. Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk:

  1. Untuk mengetahui macam-macam definisi dari perubahan sosial dari masyarakat.
  2. Untuk mengetahui tipe-tipe deri perubahan sosial dari masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

I. Definisi Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat masuknya ide-ide pembaruan yang diadopsi oleh para anggota sistem sosial yang bersangkutan. Proses perubahan sosial biasa tediri dari tiga tahap:

  1. Invensi, yakni proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan
  2. Difusi, yakni proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial.
  3. Konsekuensi, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat.

Dalam menghadapi perubahan sosial budaya tentu masalah utama yang perlu diselesaikan ialah pembatasan pengertian atau definisi perubahan sosial (dan  Wilbert E. Maore, Order and Change, Essay in Comparative Sosiology, New York, John Wiley & Sons, 1967 : 3. perubahan kebudayaan) itu sendiri. Ahli-ahli sosiologi dan antropologi telah banyak membicarakannya.

Menurut Max Weber dalam Berger (2004), bahwa, tindakan sosial atau aksi sosial (social action) tidak bisa dipisahkan dari proses berpikir rasional dan tujuan yang akan dicapai oleh pelaku. Tindakan sosial dapat dipisahkan menjadi empat macam tindakan menurut motifnya: (1) tindakan untuk mencapai satu tujuan tertentu, (2) tindakan berdasar atas adanya satu nilai tertentu, (3) tindakan emosional, serta (4) tindakan yang didasarkan pada adat kebiasaan (tradisi).

Anonim dalam Media Intelektual (2008) mengungkapkan bahwa, aksi sosial adalah aksi yang langsung menyangkut kepentingan sosial dan langsung datangnya dari masyarakat atau suatu organisasi, seperti aksi menuntut kenaikan upah atau gaji, menuntut perbaikan gizi dan kesehatan, dan lain-lain. Aksi sosial adalah aksi yang ringan syarat-syarat yang diperlukannya dibandingkan dengan aksi politik, maka aksi sosial lebih mudah digerakkan daripada aksi politik. Aksi sosial sangat penting bagi permulaan dan persiapan aksi politik. Dari aksi sosial, massa/demonstran bisa dibawa dan ditingkatkan ke aksi politik. Aksi sosial adalah alat untuk mendidik dan melatih keberanian rakyat. Keberanian itu dapat digunakan untuk: mengembangkan kekuatan aksi, menguji barisan aksi, mengukur kekuatan aksi dan kekuatan lawan serta untuk meningkatkan menjadi aksi politik. Selanjutnya Netting, Ketther dan McMurtry (2004) berpendapat bahwa, aksi sosial merupakan bagian dari pekerjaan sosial yang memiliki komitmen untuk menjadi agen atau sumber bagi mereka yang berjuang menghadapi beragam masalah untuk memerlukan berbagai kebutuhan hidup.

Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk tetapi merupakan sebuah proses. Perubahan sosial merupakan sebuah keputusan bersama yang diambil oleh anggota masyarakat. Konsep dinamika kelompok menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk memahami perubahan sosial. Kurt Lewin dikenal sebagai bapak manajemen perubahan, karena ia dianggap sebagai orang pertama dalam ilmu sosial yang secara khusus melakukan studi tentang perubahan secara ilmiah. Konsepnya dikenal dengan model force-field yang diklasifikasi sebagai model power-based karena menekankan kekuatan-kekuatan penekanan. Menurutnya, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving forces dan melemahkan resistences to change.

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan, yaitu: (1) Unfreezing, merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya, atau adanya kebutuhan untuk berubah, (2) Changing, merupakan langkah tindakan, baik memperkuat driving forces maupun memperlemah resistences, dan (3) Refreesing, membawa kembali kelompok kepada keseimbangan yang baru (a new dynamic equilibrium). Pada dasarnya perilaku manusia lebih banyak dapat dipahami dengan melihat struktur tempat perilaku tersebut terjadi daripada melihat kepribadian individu yang melakukannya. Sifat struktural seperti sentralisasi, formalisasi dan stratifikasi jauh lebih erat hubungannya dengan perubahan dibandingkan kombinasi kepribadian tertentu di dalam organisasi.

Lippit (1958) mencoba mengembangkan teori yang disampaikan oleh Lewin dan menjabarkannya dalam tahap-tahap yang harus dilalui dalam perubahan berencana. Terdapat lima tahap perubahan yang disampaikan olehnya, tiga tahap merupakan ide dasar dari Lewin. Walaupun menyampaikan lima tahapan Tahap-tahap perubahan adalah sebagai berikut: (1) tahap inisiasi keinginan untuk berubah, (2) penyusunan perubahan pola relasi yang ada, (3) melaksanakan perubahan, (4) perumusan dan stabilisasi perubahan, dan (5) pencapaian kondisi akhir yang dicita-citakan.

Konsep pokok yang disampaikan oleh Lippit diturunkan dari Lewin tentang perubahan sosial dalam mekanisme interaksional. Perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving forces dan melemahkan resistences to change. Peran agen perubahan menjadi sangat penting dalam memberikan kekuatan driving force.

Atkinson (1987) dan Brooten (1978), menyatakan definisi perubahan merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual, dan perilaku kelompok. Setelah suatu masalah dianalisa, tentang kekuatannya, maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan akan dapat berguna.

Etzioni (1973) mengungkapkan bahwa, perkembangan masyarakat seringkali dianalogikan seperti halnya proses evolusi. suatu proses perubahan yang berlangsung sangat lambat. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil penemuan ilmu biologi, yang memang telah berkembang dengan pesatnya. Peletak dasar pemikiran perubahan sosial sebagai suatu bentuk “evolusi” antara lain Herbert Spencer dan August Comte. Keduanya memiliki pandangan tentang perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dalam bentuk perkembangan yang linear menuju ke arah yang positif. Perubahan sosial menurut pandangan mereka berjalan lambat namun menuju suatu bentuk “kesempurnaan” masyarakat.

Menurut Spencer, suatu organisme akan bertambah sempurna apabila bertambah kompleks dan terjadi diferensiasi antar organ-organnya. Kesempurnaan organisme dicirikan oleh kompleksitas, differensiasi dan integrasi. Perkembangan masyarakat pada dasarnya berarti pertambahan diferensiasi dan integrasi, pembagian kerja dan perubahan dari keadaan homogen menjadi heterogen. Spencer berusaha meyakinkan bahwa masyarakat tanpa diferensiasi pada tahap pra industri secara intern justru tidak stabil yang disebabkan oleh pertentangan di antara mereka sendiri. Pada masyarakat industri yang telah terdiferensiasi dengan mantap akan terjadi suatu stabilitas menuju kehidupan yang damai. Masyarakat industri ditandai dengan meningkatnya perlindungan atas hak individu, berkurangnya kekuasaan pemerintah, berakhirnya peperangan antar negara, terhapusnya batas-batas negara dan terwujudnya masyarakat global.

Seperti halnya Spencer, pemikiran Comte sangat dipengaruhi oleh pemikiran ilmu alam. Pemikiran Comte yang dikenal dengan aliran positivisme, memandang bahwa masyarakat harus menjalani berbagai tahap evolusi yang pada masing-masing tahap tersebut dihubungkan dengan pola pemikiran tertentu. Selanjutnya Comte menjelaskan bahwa setiap kemunculan tahap baru akan diawali dengan pertentangan antara pemikiran tradisional dan pemikiran yang berdifat progresif. Sebagaimana Spencer yang menggunakan analogi perkembangan mahkluk hidup, Comte menyatakan bahwa dengan adanya pembagian kerja, masyarakat akan menjadi semakin kompleks, terdeferiansi dan terspesialisasi.

Membahas tentang perubahan sosial, Comte membaginya dalam dua konsep yaitu social statics (bangunan struktural) dan social dynamics (dinamika struktural). Bangunan struktural merupakan struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu. Bahasan utamanya mengenai struktur sosial yang ada di masyarakat yang melandasi dan menunjang kestabilan masyarakat. Sedangkan dinamika struktural merupakan hal-hal yang berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Perubahan pada bangunan struktural maupun dinamika struktural merupakan bagian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Kornblum (1988), berusaha memberikan suatu pengertian tentang perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial. Penekannya adalah pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya (Soekanto, 1990). Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan.

Moore (2000), perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990). Aksi sosial dapat berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat, karena perubahan sosial merupakan bentuk intervensi sosial yang memberi pengaruh kepada klien atau sistem klien yang tidak terlepas dari upaya melakukan perubahan berencana. Pemberian pengaruh sebagai bentuk intervensi berupaya menciptakan suatu kondisi atau perkembangan yang ditujukan kepada seorang klien atau sistem agar termotivasi untuk bersedia berpartisipasi dalam usaha perubahan sosial.

Akhirnya dikutip definisi Selo Soemardjan yang akan dijadikan pegangan dalam pembicaraan selanjutnya. “Perubahan –perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang  Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Penantar, (Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), hal. 217 mempengaruhi sistem sosialnya, termasuka didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola per-kelakukan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat”. Definisi ini menekankan perubahan lembaga sosial, yang selanjutnya mempengaruhi segi-segi lain struktur masyarakat. Lembaga social ialah unsur yang mengatur pergaulan hidup untuk mencapai tata tertib melalui norma.

Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya (Soekanto, 1990). Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan. Sorokin (1957), berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengemukakan suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan sosial tidak akan berhasil baik.

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990).

II. Tipe-Tipe Perubahan

Dalam pandangan awan setiap perubahan yang terjadi pada masyarakat disebut dengan perubahan sosial. Apakah perubahan itu mengenai pakaian, alat transportasi, pertambahan penduduk, ataupun tingkah laku anak muda.
Pada beberapa pemikir terdapat tiga tipe perubahan yaitu: perubahan peradaban, perubahan, budaya dan perubahan sosial.

A. Perubahan peradaban

Perubahan adalah keniscayaan, dan perubahan ke arah yang lebih baik tentunya merupakan hasrat dari  setiap individu maupun organisasi. Keharusan sejarah, kita semua terus menerus berhadapan dengan sejarah perkembangan peradaban bangsa yang bergerak ke depan dan tak pernah balik. V. Gordon Childe seorang arkeolog, mendefinisikan peradaban sebagai suatu transformasi elemen-elemen budaya manusia, yang berarti transformasi dalam penguasaan tulis-menulis, metalurgi, bangunan arsitektur monumental, perdagangan jarak jauh, standar pengukuran panjang dan berat, ilmu hitung, alat angkut, cabang-cabang seni dan para senimannya, surplus produksi, system pertukaran atau barter dan penggunaan bajak atau alat bercocok tanam lainnya.

Bila kita amati secara lebih mendasar lagi, tingkat peradaban manusia terekspresikan dalam tiga indikator utama yaitu bahasa, budaya (segala bentuk dan ragam seni, ilmu pengetahuan dan teknologi) dan agama. Selanjutnya, ketiganya menjadi ciri suatu ras atau bangsa tertentu, beserta suku-sukunya dalam perwilayahan geografisnya masing-masing. Akan tetapi dalam memaknai perubahan peradaban kita harus berpedoman bahwa tidak semua yang kontemporer itu baik dan sebaliknya tidak semua yang lama itu usang dan tidak relevan dengan kehidupan saat ini. Dalam kacamata budaya, bangsa yang besar belajar untuk mengganti apa yang buruk dari budayanya, dan menjaga hal yang baik dari budayanya.

Perubahan peradaban yang dimaksud pada alinea sebelumnya, prosesnya harus didesain dengan kesadaran, kesengajaan, kebersamaan, dan komitmen, yang didasarkan atas nilai-nilai kehidupan yang benar. Selanjutnya melalui pendidikanlah, kita dapat berharap wujudnya yaitu dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan yang cerdas inilah yang patut menjadi dasar sebuah peradaban yang kokoh dan sehat. Pendidikan adalah syarat mutlak berkembangya peradaban. Tanpa pendidikan yang memadai, tidak aka nada SDM yang mampu membawa perubahan peradaban ke arah yang lebih baik.

Melalui fungsi pendidikan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka akan lahirlah generasi yang mampu melaksanakan prinsip how to change the world (bagaimana mengubah dunia) bukan hanya how to see the world (bagaimana melihat dunia). Dan juga, how to lead the change (bagaimana memimpin perubahan), dan bukan hanya how to follow the change (bagaimana ikut dalam perubahan). Oleh karena itu, output pendidikan harus diarahkan menjadi agen perubahan (agent of change). Di sinilah peran pendidikan, di dalam rangka merekat keutuhan dan kesatuan bangsa, menjadi amat sangat menentukan.

Perubahan peradaban biasanya dikaitkan dengan perubahn-perubahan elemen atau aspek yang lebih bersifat fisik, seperti transportasi, persenjataan, jenis-jenis bibit unggul yang ditemukan, dan sebagainya. Perubahan budaya berhubungan dengan perubahan yang bersifat rohani seperti keyakinan, nilai, pengetahuan, ritual, apresiasi seni, dan sebagainya. Sedangkan perubahan sosial terbatas pada aspek-aspek hubuingan sosial dan keseimbangannya. Meskipun begitu perlu disadari bahwa sesuatu perubahan di masyarakat selamanya memiliki mata rantai diantaranya elemen yang satu dan eleman yang lain dipengaruhi oleh elemen yang lainnya.

B Perubahan kebudayaan

Pengertian perubahan kebudayaan adalah  suatu keadaan dalam masyarakat yang terjadi karena ketidak sesuaian diantara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan.

Contoh :

þ     Masuknya mekanisme pertanian mengakibatkan hilangnya beberapa jenis teknik pertanian tradisional seperti teknik menumbuk padi dilesung diganti oleh teknik “Huller” di pabrik penggilingan padi. Peranan buruh tani sebagai penumbuk padi jadi kehilangan pekerjaan.

Semua terjadi karena adanya salah satu atau beberapa unsur budaya yang tidak berfungsi lagi, sehingga menimbulkan gangguan keseimbangan didalam masyarakat. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian yaitu : kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi dan filsafat bahkan perubahan dalam bentuk juga aturan-aturan organisasi social. Perubahan kebudayaan akan berjalan terus-menerus tergantung dari dinamika masyarakatnya.

Ada faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perubahan kebudayaan yaitu:

  1. a. Mendorong perubahan kebudayaan

þ        Adanya unsur-unsur kebudayaan yang memiliki potensi mudah berubah, terutama unsur-unsur teknologi dan ekonomi ( kebudayaan  material).

þ        Adanya individu-individu yang mudah menerima unsure-unsur perubahan kebudayaan, terutama generasi muda.

þ        Adanya faktor adaptasi dengan lingkungan alam yang mudah berubah.

b. Menghambat perubahan kebudayaan

þ     Adanya unsur-unsur kebudayaan yang memiliki potensi sukar berubah   

seperti :adat istiadat dan keyakinan agama ( kebudayaan non material)

þ     Adanya individu-individu yang sukar menerima unsure-unsur perubahan terutama generasi tu yang kolot.

v   Ada juga  faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan :

1. Faktor intern

  • Perubahan Demografis

Perubahan demografis disuatu daerah biasanya cenderung terus bertambah, akan mengakibatkan terjadinya perubahan diberbagai sektor kehidupan, c/o: bidang perekonomian, pertambahan penduduk akan mempengaruhi persedian kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

  • Konflik social

Konflik social dapat mempengaruhi terjadinya perubahan kebudayaan dalam suatu masyarakat. c/o: konflik kepentingan antara kaum pendatang dengan penduduk setempat didaerah transmigrasi, untuk mengatasinya pemerintah mengikutsertakan penduduk setempat dalam program pembangunan bersama-sama para transmigran.

  • Bencana alam

Bencana alam yang menimpa masyarakat dapat mempngaruhi perubahan c/o; bencana banjir, longsor, letusan gunung berapi masyarkat akan dievakuasi dan dipindahkan ketempat yang baru, disanalah mereka harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan budaya setempat sehingga terjadi proses asimilasi maupun akulturasi.

  • Perubahan lingkungan alam

Perubahan lingkungan ada beberapa faktor misalnya pendangkalan muara sungai yang membentuk delta, rusaknya hutan karena erosi atau perubahan iklim sehingga membentuk tegalan. Perubahan demikian dapat mengubah kebudayaan hal ini disebabkan karena kebudayaan mempunyai daya adaptasi dengan lingkungan setempat.

2. Faktor ekstern

  • Perdagangan

Indonesia terletak pada jalur perdagangan Asia Timur denga India, Timur Tengah bahkan Eropa Barat. Itulah sebabnya Indonesia sebagai persinggahan pedagang-pedagang besar selain berdagang mereka juga memperkenalkan budaya mereka pada masyarakat setempat sehingga terjadilah perubahan budaya dengan percampuran budaya yang ada.

  • Penyebaran agama

Masuknya unsur-unsur agama Hindhu dari India atau budaya Arab bersamaan proses penyebaran agama Hindhu dan Islam ke Indonesia demikian pula masuknya unsur-unsur budaya barat melalui proses penyebaran agama Kristen dan kolonialisme.

  • Peperangan

Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia umumnya menimbulkan perlawanan keras dalam bentuk peperangan, dalam suasana tersebut ikut masuk pula unsure-unsur budaya bangsa asing ke Indonesia.

C.  Perubahan Sosial

Sedangkan perubahan sosial terbatas pada aspek-aspek hubuingan sosial dan keseimbangannya. Meskipun begitu perlu disadari bahwa sesuatu perubahan di masyarakat selamanya memiliki mata rantai diantaranya elemen yang satu dan eleman yang lain dipengaruhi oleh elemen yang lainnya. Perubahan sosial dapat dilihat dari empat teori, yaitu teori kemunculan diktator dan demokrasi, teori perilaku kolektif, teori inkonsistensi status dan analisis organisasi sebagai subsistem sosial.

Perspektif Penjelasan Tentang Perubahan
Barrington Moore, teori kemunculan diktator dan demokrasi Teori ini didasarkan pada pengamatan panjang tentang sejarah pada beberapa negara yang telah mengalami transformasi dari basis ekonomi agraria menuju basis ekonomi industri.
Teori perilaku kolektif Teori dilandasi pemikiran Moore namun lebih menekankan pada proses perubahan daripada sumber perubahan sosial.
Teori inkonsistensi status Teori ini merupakan representasi dari teori psikologi sosial. Pada teori ini, individu dipandang sebagai suatu bentuk ketidakkonsistenan antara status individu dan grop dengan aktivitas atau  sikap yang didasarkan pada perubahan.
Analisis organisasi sebagai subsistem sosial Alasan kemunculan teori ini adalah anggapan bahwa organisasi terutama birokrasi dan organisasi tingkat lanjut yang kompleks dipandang sebagai hasil transformasi sosial yang muncul pada masyarakat modern. Pada sisi lain, organisasi meningkatkan hambatan antara sistem sosial dan sistem interaksi.

Teori Barrington Moore

Teori yang disampaikan oleh Barrington Moore berusaha menjelaskan pentingnya faktor struktural dibalik sejarah perubahan yang terjadi pada negara-negara maju. Negara-negara maju yang dianalisis oleh Moore adalah  negara yang telah berhasil melakukan transformasi dari negara berbasis pertanian menuju negara industri modern. Secara garis besar proses transformasi pada negara-negara maju ini melalui tiga pola, yaitu demokrasi, fasisme dan komunisme.

Demokrasi merupakan suatu bentuk tatanan politik yang dihasilkan oleh revolusi oleh kaum borjuis. Pembangunan ekonomi pada negara dengan tatanan politik demokrasi hanya dilakukan oleh kaum borjuis yang terdiri dari kelas atas dan kaum tuan tanah. Masyarakat petani atau kelas bawah hanya dipandang sebagai kelompok pendukung saja, bahkan seringkali kelompok bawah ini menjadi korban dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut. Terdapat pula gejala penhancuran kelompok masyarakat bawah melalui revolusi atau perang sipil. Negara yang mengambil jalan demokrasi dalam proses transformasinya adalah Inggris, Perancis dan Amerika Serikat.

Berbeda halnya demokrasi, fasisme dapat berjalan melalui revolusi konserfatif yang dilakukan oleh elit konservatif dan kelas menengah. Koalisi antara kedua kelas ini yang memimpin masyarakat kelas bawah baik di perkotaan maupun perdesaan. Negara yang memilih  jalan fasisme menganggap demokrasi atau revolusi oleh kelompok borjuis sebagai gerakan yang rapuh dan mudah dikalahkan. Jepang dan Jerman merupakan contoh dari negara yang mengambil jalan fasisme.

Komunisme lahir melalui revolusi kaun proletar sebagai akibat ketidakpuasan atas usaha eksploitatif yang dilakukan oleh kaum feodal dan borjuis. Perjuangan kelas yang digambarkan oleh Marx merupakan suatu bentuk perkembangan yang akan berakhir pada kemenangan kelas proletar yang selanjutnya akan mwujudkan masyarakat tanpa kelas. Perkembangan masyarakat oleh Marx digambarkan sebagai bentuk linear yang mengacu kepada hubungan moda produksi. Berawal dari bentuk masyarakat primitif (primitive communism) kemudian berakhir pada masyarakat modern tanpa kelas (scientific communism). Tahap yang harus dilewati antara lain, tahap masyarakat feodal dan tahap masyarakat borjuis. Marx menggambarkan bahwa dunia masih pada tahap masyarakat borjuis sehingga untuk mencapai tahap “kesempurnaan” perkembangan perlu dilakukan revolusi oleh kaum proletar. Revolusi ini akan mampu merebut semua faktor produksi dan pada akhirnya mampu menumbangkan kaum borjuis sehingga akan terwujud masyarakat tanpa kelas. Negara yang menggunakan komunisme dalam  proses transformasinya adalah Cina dan Rusia.

Teori Perilaku Kolektif

Teori perilaku kolektif mencoba menjelaskan tentang kemunculan aksi sosial. Aksi sosial merupakan sebuah gejala aksi bersama yang ditujukan untuk merubah norma dan nilai dalam jangka waktu yang panjang. Pada sistem sosial seringkali dijumpai ketegangan baik dari dalam sistem atau luar sistem. Ketegangan ini dapat berwujud konflik status sebagai hasil dari diferensiasi struktur sosial yang ada. Teori ini melihat ketegangan sebagai variabel antara yang menghubungkan antara hubungan antar individu seperti peran dan struktur organisasi dengan perubahan sosial.

Perubahan pola hubungan antar individu menyebabkan adanya ketegangan sosial yang dapat berupa kompetisi atau konflik bahkan konflik terbuka atau kekerasan. Kompetisi atau konflik inilah yang mengakibatkan adanya perubahan melalui aksi sosial bersama untuk merubah norma dan nilai.

Teori Inkonsistensi Status

Stratifikasi sosial pada masyarakat pra-industrial belum terlalu terlihat dengan jelas dibandingkan pada masyarakat modern. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya derajat perbedaan yang timbul oleh adanya pembagian kerja dan kompleksitas organisasi. Status sosial masih terbatas pada bentuk ascribed status, yaitu suatu bentuk status yang diperoleh sejak dia lahir. Mobilitas sosial sangat terbatas dan cenderung tidak ada. Krisis status mulai muncul seiring perubahan moda produksi agraris menuju moda produksi kapitalis yang ditandai dengan pembagian kerja dan kemunculan organisasi kompleks.

Perubahan moda produksi menimbulkan maslaah yang pelik berupa kemunculan status-status sosial yang baru dengan segala keterbukaan dalam stratifikasinya. Pembangunan ekonomi seiring perkembangan kapitalis membuat adanya pembagian status berdasarkan pendidikan, pendapatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Hal inilah yang menimbulkan inkonsistensi status pada individu.

KESIMPULAN

Perubahan yang terjadi pada masyarakat disebut dengan perubahan sosial. Apakah perubahan itu mengenai pakaian, alat transportasi, pertambahan penduduk, ataupun tingkah laku anak muda. Pada beberapa pemikir terdapat tiga tipe perubahan yaitu: perubahan peradaban, perubahan, budaya dan perubahan sosial. Perubahan peradaban biasanya dikaitkan dengan perubahn-perubahan elemen atau aspek yang lebih bersifat fisik, seperti transportasi, persenjataan, jenis-jenis bibit unggul yang ditemukan, dan sebagainya.

Perubahan budaya berhubungan dengan perubahan yang bersifat rohani seperti keyakinan, nilai, pengetahuan, ritual, apresiasi seni, dan sebagainya. Sedangkan perubahan sosial terbatas pada aspek-aspek hubuingan sosial dan keseimbangannya. Meskipun begitu perlu disadari bahwa sesuatu perubahan di masyarakat selamanya memiliki mata rantai diantaranya elemen yang satu dan eleman yang lain dipengaruhi oleh elemen yang lainnya. Berikut adalah teori yang membahas tentang perubahan sosial Untuk itu, terlebih dahulu perlu dicatat bagaimana tingkat dan sifat peralihan dari perubahan itu sendiri di masyarakat. Pada masyarakat yang tergolong bersahaja relatif jarang dan lamban terjadinya perubahan-perubahan.

Pada masyarakat semacam itu elemen-elemen dasarnya seperti trdisi, ritual dan hirarki sosial yang berlangsung, biasanya dipegang kuat oleh para warganya secara bersama-sama. Pergolakan revolusi dan gerakan emansipasi sertapenemuan-penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi.
Perubahan sosial jika dilihat dari sebabnya menurut WJH spott ada perubahan yang datangnya dsri luar, seperti visi, pendudukan, kolonialisme dan termasuk juga wabah penyakit.

Disamping itu ada perubahan yang datangnya dari dalam dan perubahan ini dibagi menjadi dua yaitu perubahn episode dan perubahan terpola. Perubahan episode adalah perubahan yang terjadi sewaktu-waktu biasanya disebabkan oleh kerusuhan atau penemuan-penemuan. Sedangkan perubahn terpola adalah perubahan yang memeng direncanakan atau diprogramkan sebagaimana yang dilakukan dalam pembangunan. Dari berbagai macam sebab perubahan sosial, semuanya bias dikembalikan pada tiga factor utama yaitu: faktor fisik dan biologisw,faktor tekhnologi, dan faktor budaya.

Posisi pendidikan dalam perubahan social Sesuai dengan pernyataan Eisenstadt, institusionalisasi merupakan proses penting untuk membantu berlangsungnya transformasi potensi-potensi umum perubahan sehingga menjadi kenyataan sejarah. Dan pendidikanlah yang menjadi salah satu institusi yang terlibat dalam proses tersebut. Pendidikan adalah suatu institusi pengkonservasian yang berupaya menjembatani dan memelihara warisan-warisan budaya masyarakat. Disamping itu pendidikan berfungsi untuk mengurangi kepincangan yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan harus dipandang sebagai institusi penyiapan anak didik untuk mengenali hidup dan kehidupan itu sendiri, jadi bukan untuk belajar tentang keilmuan dan keterampilan karenanya yang terpenting bukanlah mengembangkan aspek intelektual tetapi lebih pada pengembangna wawasan, minat dan pemahaman terhadap lingkungan social budayanya.

DAFTAR PUSTAKA

———-. Perubahan Sosial dan Perubahan Kebudayaan. http:// www.g-excess.com/id/pages/perubahan%11sosial.html [5 September 2009]

———-. SOSIOLOGI KOMUNIKASI. http:// agussetiaman.wordpress.com/2008/11/25/perubahan-sosial/ [5 September 2009]

———-. Makalah Perubahan Sosial. http://syair79.wordpress.com/2009/04/17/makalah-perubahan-sosial/ [5 September 2009]

Alpizar. 2008. Islam dan Perubahan Sosial. http:// www.uinsuska.info/ushuluddin/attachments/074_ISLAM%20DAN%20PERUBAHAN%20SOSIAL.pdf [8 September 2009]

Assa’di Husain. 2009. Islam dan Perubahan Sosial. http:// abstrakkonkrit.wordpress.com/2009/05/01/islam-dan-perubahan-sosial/ [5 September 2009]

Dankfsugiana. 2008. KONSEP DASAR KOMUNIKASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN.http://dankfsugiana.wordpress.com/2008/04/22/konsep-dasar-komunikasi-sosial-dan-pembangunan/ [5 September 2009]

Soekanto, S. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Grafindo.

Hendropuspito. 1989. Sosiologi Sistematik. Yogyakarta: Kanisius.

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang

Pembangunan mempunyai pengertian dinamis, maka tidak boleh dilihat dari konsep yang statis. Pembangunan juga mengandung orientasi dan kegiatan yang tanpa akhir.

Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Pembangunan tidak bersifat top-down, tetapi tergantung dengan “innerwill”, proses emansipasi diri. Dengan demikian, partisipasi aktif dan kreatif dalam proses pembangunan hanya mungkin bila terjadi karena proses pendewasaan.

Kecendrungan globalisasi dan regionalisasi membawa sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam era seperti ini, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi (badan usaha dan/atau negara) akan semakin tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini, tiap pelaku ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan mengimplementasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat (Kuncoro, 2004). Dalam konteksi inilah diperlukan ”strategi berperang” modern untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan hiperkompetitif diperlukan tiga hal (D’Aveni, 1995), pertama, visi terhadap perubahan dan gangguan. Kedua, kapabilitas, dengan mempertahankan dan mengembangkan kapasitas yang fleksibel dan cepat merespon setiap perubahan. Ketiga, taktik yang mempengaruhi arah dan gerakan pesaing.

  1. B. Tujuan

Makalah inii dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

  1. Mengetahui pengertian dan ruang lingkup pembangunan
  2. Mengetahui tentang teori-teori pembangunan
  3. Mengetahui tentang pendekatan dan indikator pembangunan
  4. Mengetahui hambatan-hambatan dalam pembangunan

  1. C. Rumusan Masalah

Adapun batasan masalah dalam makalah ini adalah:

  1. Apa pengertian serta ruang lingkup dari pembangunan ?
  2. Bagaimanakah teori-teori mengenai pembangunan ?
  3. Apa sajakah pendekatan dan indikator pembangunan ?
  4. Hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam pembangunan ?

BAB II

ISI

  1. A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pembangunan

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klassifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klassifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah ber­kembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pen­dahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelan­jutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk me­menuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehi­dupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya peren­canaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.  Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pemba­ngunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan per­ubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasas­mita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran ter­sebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara kese­luruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih,fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan,  antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (commuinity/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para para ahli di atas, pembangunan adalah sumua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pem­bangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan ma­syarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, moderni­sasi diartikan sebagai proses trasformasi dan perubahan dalam masya­rakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisio­nal.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para Ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan se­cara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan seba­gai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkat­an dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsi­kan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring de­ngan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisah­kan secara tegas batasannya, Siagian (1983) dalam bukunya Admi­nistrasi Pembangunan mengemukakan, “Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemam­puan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kuali­tatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak ha­rus terjadi dalam pembangunan.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangun­an. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/per­luasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Dari sejarah perubahan dalam mengkonseptualisasikan pembangunan, terdapat berbagai variasi cara mendefinisikan pembangunan. Mula-mula pembangunan hanya diartikan dalam arti ekonomi, namun berkembang pemikiran, bahwa pembangunan tidak hanya diartikan dalam arti ekonomi, tetapi pembangunan dilihat sebagai suatu konsep yang dinamis dan bersifat multidimensional atau mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti; ekonomi, politik, sosial budaya, dan sebagainya.

Berbagai istilah yang sering digunakan saling bergantian dalam menjelaskan pengertian pembangunan, seperti; perubahan, pertumbuhan, kemajuan, dan modernisasi. Akan tetapi istilah-istilah tersebut tidak sama makna dari arti pembangunan, karena pembangunan merupakan rujukan semua yang baik, positif, dan menyenangkan. Sementara perubahan, pertumbuhan, kemajuan, maupun modernisasi dapat saja terjadi tanpa unsur pembangunan.

Dilihat dari arti hakiki pembangunan, pada dasarnya menekankan pada aspek nilai-nilai kemanusiaan, seperti; menunjang kelangsungan hidup atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, harga diri atau adanya perasaan yang layak menghormati diri sendiri dan tidak menjadi alat orang lain, kebebasan atau kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan. Selain itu, arti pembangunan yang paling dalam adalah kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya, yang mencakup; kapasitas, keadilan, penumbuhan kuasa dan wewenang, dan saling ketergantungan.

Pengertian pembangunan sebagai suatu proses, akan terkait dengan mekanisme sistem atau kinerja suatu sistem. Menurut Easton (dalam Miriam Budiardjo, 1985), proses sistemik paling tidak terdiri atas tiga unsur: Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konversi; Kedua, adanya proses konversi, yaitu wahana untuk ”mengolah” bahan masukan; Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konversi yang dilaksanakan. Proses sistemik dari suatu sistem akan saling terkait dengan subsistem dan sistem-sistem lainnya termasuk lingkungan internasional.

Proses pembangunan sebagai proses sistemik, pada akhirnya akan menghasilkan keluaran (output) pembangunan, kualitas dari output pembangunan tergantung pada bahan masukan (input), kualitas dari proses pembangunan yang dilaksanakan, serta seberapa besar pengaruh lingkungan dan faktor-faktor alam lainnya. Bahan masukan pembangunan, salah satunya adalah sumber daya manusia, yang dalam bentuk konkritnya adalah manusia. Manusia dalam proses pembangunan mengandung beberapa pengertian, yaitu manusia sebagai pelaksana pembangunan, manusia sebagai perencana pembangunan, dan manusia sebagai sasaran dari proses pembangunan (as object).

Secara ilmu, pembangunan ekonomi, politik dapat diklasifikasi secara sosiologis ke dalam tiga kategori. Pertama, masyarakat yang masih bersifat tradisional; kedua adalah masyarakat yang bersifat peralihan; dan ke tiga adalah masyarakat maju. Ke tiga kategori tersebut saling berkaitan, karena berada dalam satu negara. Semua negara di dunia masih mempunyai tiga kategori tersebut, meskipun dalam negara modern sekalipun. Hanya dalam negara maju lebih mempunyai kondisi sosial yang stabil, bila dibandingkan dengan kategori dari yang pertama dan ke dua.

  1. B. Teori Pembangunan

Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori pembangunan dikelompokkan atas tiga, yaitu; kelompok Teori Modernisasi, kelompok Teori Ketergantungan, dan kelompok Teori Pasca-Ketergantungan.

Dalam Teori Modernisasi, teori Harrod-Domar melihat masalah pembangunan pada dasarnya adalah masalah kekurangan modal. Berbeda dengan teori Rostow, yang melihat pembangunan sebagai proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat maju.

Rostow membagi proses pembangunan menjadi lima tahap, yaitu; masyarakat tradisional, prakondisi untuk lepas landas, lepas landas, menuju ke dewasaan, dan zaman konsumsi massal yang tinggi.

Teori Modernisasi mendapat kritikan dari Teori Ketergantungan. Andre Gunder Frank melihat hubungan dengan negara metropolis selalu berakibat negatif bagi negara satelit. Berbeda dengan pandangan Dos Santos, yang melihat ketergantungan negara satelit hanya merupakan bayangan dari negara metropolis. Artinya, perkembangan negara satelit tergantung dari perkembangan negara metropolis yang menjadi induknya. Demikian sebaliknya, krisis negara metropolis, negara satelitnya pun kejangkitan krisis.

Adapun bentuk ketergantungan terdiri atas tiga; ketergantungan kolonial, ketergantungan finasial-industrial, dan ketergantungan teknologis-industrial.

Selanjutnya, Teori ketergantungan mendapat kritik, misalnya dari Teori Artikulasi dan Teori Sistem Dunia. Kedua teori ini merupakan dua teori baru dalam kelompok teori-teori pembangunan, khususnya dalam kelompok Teori Pasca-Ketergantungan. Teori Artikulasi menekankan pada konsep formasi sosial yang dikaitkan dengan konsep cara produksi. Adapun Teori Sistem Dunia melihat bahwa dinamika perkembangan dari suatu negara sangat ditentukan oleh sistem dunia.

  1. C. Pendekatan dan Indikator Pembangunan

Terdapat berbagai pendekatan dan upaya untuk mengukur hasil pembangunan. Salah satu yang paling luas digunakan adalah pendekatan pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan PNB atau PDB sebagai kriteria ukuran keberhasilan pembangunan. Namun, muncul pendekatan pemerataan sebagai reaksi terhadap pendekatan pertumbuhan ekonomi, karena pendapatan tidak merata pada seluruh penduduk. Secara sederhana pemerataan diukur dengan berapa besarnya pendapatan yang diterima oleh 40 persen kelompok bawah, berapa besarnya pendapatan yang diterima oleh 40% kelompok menengah, dan berapa besarnya pendapatan yang diterima oleh 20% kelompok atas. Indeks Gini merupakan salah satu cara yang biasa digunakan untuk mengukur ketimpangan pembagian pendapatan masyarakat.

Pendekatan kebutuhan dasar adalah salah satu cara lain untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan. Indikator yang biasa digunakan adalah Indeks Mutu Kehidupan Fisik atau Physical Quality of Life Index (PQLI). PQLI mengukur tiga komponen, yaitu; harapan hidup, kematian bayi, dan melek huruf. Kemudian Sajogyo dan Abustam mencoba menambahkan satu komponen dari IMH tersebut, yaitu Total Fertility Rate (TFR), yang dinamakan IMH-plus atau IMH berkomponen empat.

Terakhir, pendekatan pembangunan sumber daya manusia adalah suatu model pembangunan yang mencoba meletakkan diri manusia sebagai unsur mutlak dalam proses pembangunan. Tujuan utama pembangunan manusia adalah memperluas pilihan-pilihan dan membuat pembangunan lebih demokratis dan partisipatoris. Salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks ini menggabungkan pendapatan nasional dan dua indikator sosial, yakni melek huruf dan harapan hidup. Jadi bedanya dengan indeks mutu manusia adalah dimasukkannya pendapatan nasional.

Contoh pembangunan yang sangat diperlukan dalam pembangunan di indonesia adalah salah satu contohnya pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat adalah perubahan secara berencana dan dilakukan secara berencana pula dari keadaan yang kurang baik, menuju pada keadaan yang lebih baik. Pembangunan masyarakat ini, meliputi dua dimensi utama, yakni dimensi struktural “vertikal”, dan dimensi “horisontal”.

Model pembangunan ini bertujuan untuk membatasi kesenjangan dalam masyarakat, agar lebih memungkinkan terjadinya proses partisipasi (empowerment). Hal ini diharapkan terjadi agar tercipta peluang kepada anggota masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi, prakarsa maupun kreativitasnya untuk memperkuat solidaritas dan persatuan nasional.

Ciri-ciri model pembangunan, antara lain; bertolak dari konsep komunitas; menganut prinsip distribusi kekuasaan yang merata; mengutamakan distribusi pelayanan yang merata kepada segenap anggota komunitas; pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan berdasarkan pada pendekatan program; peranan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan, lebih berperan sebagai fasilitator; penekanan kegiatan pada aspek dapat lebih untuk memandirikan masyarakat (mengutamakan aspek pendidikan dalam arti luas); program kegiatannya berkesinambungan (berkelanjutan) antara satu periode ke periode berikutnya.

Beberapa Teori Pembangunan Masyarakat

Teori pembangunan masyarakat mencakup tiga pembahasan utama, yakni teori pembangunan masyarakat sebagai proses; teori pembangunan masyarakat sebagai cara (metode); dan teori yang berkaitan dengan peranan program di dalam pembangunan masyarakat. Teori pembangunan masyarakat sebagai proses, berlandaskan pada pendekatan sistem dalam pengelolaan pembangunan. Sistem adalah suatu kesatuan utuh yang terdiri dari berbagai bagian, di mana bagian tersebut saling berinteraksi satu sama lain.

Bagian-bagian yang ada dalam teori pembangunan masyarakat sebagai proses, yakni input (masukan), proses konversi, dan output (luaran). Input yang berasal dari lingkungan (lingkungan fisik dan sosial), selanjutnya dikonversi untuk dijadikan sebagai output proses pembangunan. Ada satu tahap yang sangat penting pula dalam pendekatan ini, yakni proses umpan balik (feed back) dari output menjadi input kembali.

Teori pembangunan masyarakat sebagai metode, yang diuraikan di sini adalah teori tentang partisipasi masyarakat. Teori menghendaki bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tidak hanya bersifat keikutsertaan secara fisik dalam kegiatan pembangunan, tetapi yang lebih penting bagaimana melibatkan masyarakat secara mental yang disertai motivasi dalam program pembangunan. Ini sebabnya dalam kegiatan belajar ini, diutarakan beberapa metode yang terbukti telah efektif dalam memobilisasi peranserta masyarakat dalam berbagai pembangunan masyarakat. Keberadaan suatu program pembangunan masyarakat di suatu komunitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional secara umum. Pada bagian terakhir kegiatan belajar ini, diuraikan tentang substansi program dan tahap-tahap dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat.

Teori Sumber daya manusia memandang mutu penduduk sebagai kunci pembangunan dan pengembangan masyarakat. Banyak penduduk  bukan beban pembangunan bila mutunya tinggi. Pengembangan hakikat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan. Perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif  dan kewirausahaan. Teori sumber daya manusia  diklasifikasikan  kedalam teori yang menggunakan pendekatan yang fundamental.

Community development juga bisa didefinisikan  sebagai pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan masyarakat lingkungan dalam aspek material dan spiritual tanpa merombak  keutuhan komunitas dalam proses perubahannya. Keutuhan komunitas dipandang sebagai persekutuan hidup atas sekelompok manusia dengan karakteristik: terikat pada interaksi sosial, mempunyai rasa kebersaman berdasarkan genealogis dan kepentingan bersama, bergabung dalam satu identitas tertentu, taat pada norma-norma kebersamaan, menghormati hak dan tanggung jawab berdasarkan kepentingan  bersama, memiliki kohesi sosial yang kuat, dan menempati lingkungan hidup yang terbatas.

Pengembangan masyarakat (community development) sebagai salah satu model pendekatan pembangunan  (bottoming up approach)  merupakan upaya melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada. Dan dalam pengembangan masyarakat hendaknya diperhatikan bahwa masyarakat punya tradisi, dan punya adat-istiadat, yang kemungkinan sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial.

Adapun pertimbangan dasar dari pengembangan masyarakat adalah yang pertama, melaksanakan perintah agama untuk membantu sesamanya dalam hal kebaikan. Kedua, adalah pertimbangan kemanusiaan, karena pada dasarnya  manusia itu bersaudara. Sehingga pengembangan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat, agar mereka dapat hidup lebih baik dalam arti mutu atau kualitas hidupnya.

Secara umum ada beberapa pendekatan dalam pengembangan masyarakat, diantaranya adalah:

  1. Pendekatan potensi lingkungan, hal ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang ada pada masyarakat setempat.
  2. Pendekatan Kewilayahan, hal ini berkaitan dengan pengembangan terhadap wilayah dalam arti kesesuaian dengan wilayahnya (desa/kota) terhadap hal yang akan dikembangkan.
  3. Pendekatan kondisi fisik, lebih pada kondisi fisik manusianya.
  4. Pendekatan ekonomi, hal ini berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
  5. Pendekatan politik.
  6. Pendekatan Manajemen, Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pndataan terhadap potensi, kekuatan dan kelemahan yang ada dalam masyarakat kemudian  dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, bugeting dan controlling. Model pendekatan ini sebenarnya dapat dilakukan dalam masyarakat yang bermacam-macam (pedesaan,perkotaan, marjinal, dan lain-lain).
  7. Pendekatan sistem, Pendekatan ini melibatkan semua unsur dalam masyarakat

Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan

Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negsara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indicator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor   sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

Sejumlah indicator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomin, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indicator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap kelima indicator tersebut :

1.       Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

2.       Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, konstribusi sektor manupaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak , kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

3.       Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengn proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indicator pembangunan.

4.       Angka Tabungan

Perkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggeris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

5.       Indeks Kualitas Hidup

IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indicator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian b yi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

6.       Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indicator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indicator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan m ngembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat (social welfare) dalam arti luas (kesejahteraan lahir mapun bathin). Kesejahteraan lahir akan terkait dengan tingkat kehidupan baik yang menyangkut ekonomi maupun strata sosial, sementara kesejahteraan bathin akan berkaitan dengan believe system yang ada pada dirinya. Bagaimana manusia memahami dirinya (self understanding), menerima dirinya (self acceptance) serta bagaimana cara dia mengaktualisasikan dirinya (self actualization) sehingga merasa puas (satisfaction). Dalam dunia Pewayangan sering ada pertanyaan “Urang teh ti mana ?, eukeur naon ?, bade kamana ?”. Hal ini senada dengan ajaran Islam yang membagi kehidupan manusia meliputi “Alam arwah, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat”. Manusia sejahtera secara bathin bila “konsep dirinya merasa puas serta memahami tugas  dan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi”.  Sebagai khalifah mempunyai tugas memelihara bumi ini agar tidak terjadi kerusakan, dan fungsinya untuk menjaga keseimbangan alam melalui akal dan pikitran serta nuraninya  (qolbu), sehingga alam berfungsi sebagaimana mestinya.

Demi kelangsungan hidupnya manusia selalu berupaya memenuhi kebutuhan diri serta mengatasi tantangan dan hambatan lingkungan alam dan sosialnya. Untuk itu selalu berupaya melakukan penciptaan-penciptaan (kreativitas) yang mengkristal menjadi kebudayaan. Pembangunan pada intinya merupakan penciptaan-penciptaan dalam memenuhi tuntutan hidup dan mengatasi tantangan lingkungan alam dan sosial. Seperti penciptaan kegiatan lapangan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, penciptaan  pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan daya nalar dan kreativitas agar terjadi akulturasi kebudayaan yang tetap mempertahankan nilai-nilai yang telah berkembang.

Pada saat ini, indikator keberhasilan pembangunan terdiri atas bagaimana tingkat pengembangan sumber daya manusia (Indeks Pembangunan Manusia/ human development index/HDI), tingkat pencapaian ekonomi dan tingkat keseimbangan alam (ekosistem). Ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan (interrelasi dan interdependensi). Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks dari angka harapan hidup (AHH), angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Hurup (AMH), dan kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Sementara tingkat pencapaian ekonomi meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), inplasi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan sembilan lapangan usahanya (pertanian-peternakan-kehutanan-perikanan, pertambanagn-penggalian, industri pengolahan, listrik-gas-air bersih, bangunan, perdagangan-hotel-restran, penganggkutan-komunikasi, keuangan-persewaan-jasa perusahaan-dan jasa-jasa lainnya. Keseimbangan alam dan lingkungan berkaitan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), pelestarian lingkungan hidup (hewani-hayati), serta tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan (polusi udara, air, tanah) yang secara nyata berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ada tiga bidang yang terkait didalamnya yaitu bidang pendidikan, kaitan dengan capaian Angka Melerek Hurup (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), bidang kesehatan kaitan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) dan bidang ekonomi kaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat (PPP). Walaupun AMH dan RLS belum menggambarkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, tapi itulah yang disepakati dunia internasional sebagai indikator, dalam hal ini yaitu UNDP. Permasalahan dan tugas kita adalah bagaimana kita merancang pembangunan agar indikator tersebut dapat diraih dengan penekanan pada kualitas pendidikan. Inti dari proses pendidikan adalah tansfer of knowledge and transfer of value. Selain memenuhi standar tersebut, maka kita perlu memikirkan bagaimana proses pendidikan berjalan dengan pemerataan kesempatan menuju indikator RLS, kita pikirkan juga bagaimana kualitas proses dalam melakukan tansfer of knowledge dan transfer of value-nya serta muatan nilai-nilai seperti apa yang disampaikan sehingga pada gilirannya dapat membentuk kualitas warga belajar/peserta didik yang  disatu sisi dapat mencerminkan budaya masyarakat setempat secara komunal, tetapi juga dapat mencerminkan komunitas modern yang senapas dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi internasional.

Untuk itu, mungkin fokus kita akan diarahkan kepada: (1) Pemerataan kesempatan belajar (dengan segala pola dan bentuknya), (2) kualitas proses belajar yang syarat  nilai-nilai (value), (3) Kualitas hasil dengan orientasi pada pembentukan sikap dan kebiasaan (habbit and attitude), yang pada gilirannya akan membentuk manusia yang berkarakter.

Dalam penangannya tentu tidak berdiri sendiri melainkan dikolaborasikan dengan sistem lain diantaranya dengan peningkatan pendapatan (ekonomi), memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan peningkatan derajat kesehatan, serta membuka diri dengan sistem kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikarenakan ketiga aspek tersebut di atas, memiliki interrelasi dan interdependensi, maka dalam perkembangannya harus seiring dan sejalan. Agar kondisi tersebut dapat dicapai maka perlu suatu kreativitas (melalui nalar, wawasan, pengetahuan, nurani, keyakinan-keimanan) sehingga melahirkan budaya baru dalam masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai dan falsapah kehidupan.

Oleh karena itu dalam implementasi (pelaksanaan) pembangunan akan banyak dipengaruhi oleh local community and environment, dalam arti pola dan bentuknya akan tergantung kepada masyarakat dan lingkungan lokal.

Hambatan-hambatan Dalam Pembangunan

Masyarakat yang terbelakang masih sangat tradisional sekali. Mereka masih terikat dengan nilai-nilai asli dan juga masih memiliki kerinduan untuk memelihara nilai-nilai tersebut. Biasanya selalu dikaitkan dengan kebudayaan atau adat istiadat lokal. Dalam masyarakat yang tradsional tidak memberikan peluang cukup untuk terjadinya perubahan-perubahan serta tumbuhnya kekuatan-kekuatan pembaharuan dalam masyarakat. Yang menyebabkan hal tersebut sangat kompleks sekali, seperti: kolonialisme dan feodalisme. Kondisi keterbelakangan juga dapat dilihat dari bidang ekonomi dan pendidikan. Penyebab utama untuk hal ini adalah adanya keterbatasan yang amat parah dalam pendapatan, modal dan ketrampilan. Hal tersebut juga menyebabkan kemiskinan masyarakat yang berkepanjangan.

Di Indonesia, hal itu disebabkan karena penyebaran penduduk yang tidak merata dan tingkat urbanisasi yang sangat tinggi. Tingkat pendapatan buruh tani di pedesaan yang sangat rendah dan upah buruh di masyarakat industri yang belum mencapai UMR. Gulungtikarnya perusahaan-perusahaan besar telah menyebabkan angka pengangguran yang sangat tinggi. Ditambah lagi dengan oportunisme di kalangan elit politik, telah menyebabkan ketidak stabilan di bidang politik. Hal-hal ini telah menyebabkan terpuruknya ekonomi rakyat dan mempercepat pemerataan kemiskinan masyarakat Indonesia. Untuk perubahan sosial-ekonomi dibutuhkan aparatur negara yang bersih dan pendidikan masyarakat yang memadai.

Revolusi pola pikir dalam membangun

Revolusi pola pikir dalam membangun merupakan suatu konstruksi desain pola pikir,yang dihadirkan dengan tujuan agar bangsa Indonesia dengan segera merubah orientasi dan pola pembangunannya, agar tidak hanya ditujukan pada pembangunan fisik,ekonomi, dan sektoral semata, namun berorientasi pada pengembangan dan peningkatan mutu sumberdaya manusia, yang berarti membangun setiap manusia dalam setiap sektorpembangunan, dan bukan membangun sektornya, membangun manusia Indonesia agar dapat menolong dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya secara mandiri.Dengan demikian, pembangunan yang secara umum diartikan sebagai perubahan ke arah yang lebih baik, Keban, YT (1996), dan seperti yang disampaikan oleh Todaro (1995), pembangunan bukan hanya pada ukuran ekonomi, ia harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia, juga yang disampaikan oleh Slamet. Margono dalam Yustina. I dan Sudrajat. A (2003) yang menyatakan, pembangunan yang dilaksanakan sepenuhnya adalah pembangunan manusia Indonesia dan untuk keuntungan manusia Indonesia seluruhnya, dan dalam hubungan itu yang perlu diusahakan bersama adalah :

(1)       agar seluruh rakyat Indonesia dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan,dan juga

(2)       dapat menikmati hasil-hasil pembangunan, dapat tercapai.

Terkait dengan pembangunan suatu bangsa, dalam konsep good governance domainpembangunannya terdiri dari tiga institusi yaitu: (1) pemerintah, (2) swasta, dan (3)masyarakat, Lembaga Administrasi Negara, (2000), maka secara nyata kemampuan ketiga domain ini untuk bersinergi sangat tergantung pada tingkat mutu kepribadian sumberdaya manusia dari ketiga domain tersebut, yang meliputi: (1) pengetahuan, (2) keterampilan, dan (3) sikap, yang didukung oleh moral dan spiritual yang tinggi. Semakin tinggi kapasitas dan mutu sumberdaya manusia, maka akan semakin nyata pencapaian tujuan pembangunan. Wujud pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebagai pelanggannya, dan keberhasilan pembangunan ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat mencapai kepuasannya

Perlu disadari, bahwa sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan

suatu bangsa. Modal fisik dan sumberdaya alam hanya faktor produksi yang pasif dan karenanya jika bangsa Indonesia tidak segera mengembangkan keahlian dan pengetahuan masyarakat, atau dengan kata lain mutu sumberdaya manusia tidak ditingkatkan, maka untuk selanjutnya tanpa disadari akhirnya Indonesia tidak mengembangkan apapun, pembangunan fisik, sarana prasarana yang telah dilakukan membutuhkan pemeliharaan, masyarakat yang miskin tidak akan mampu memelihara apa yang telah dibangun, teknologi yang ada masih merupakan inovasi teknologi asing, dan tingkat ketergantungan akan makin tinggi jika sumberdaya manusia Indonesia tidak segera mengejar ketinggalannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka melakukan revolusi pola pikir dalam membangun,berarti:

1. Menghadirkan kesadaran bagi seluruh komponen bangsa, bahwa sangat penting menyelenggarakan pembangunan sumberdaya manusia melalui inovasi sosial, sehingga Indonesia dapat mencapai perubahan perilaku manusia yang makin bermutu, setiap orang yang produktif memiliki kompetensi, dan mampu mandiri dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya.

2. Menyelenggarakan inovasi sosial bukan berarti meninggalkan pembangunan fisik, ekonomi, ataupun meninggalkan kemajuan teknologi yang telah sangat pesat berkembang, namun dengan penyelenggaraan inovasi sosial, diharapkan dapat dihadirkan inovasi lainnya yang jauh lebih maju dan berakar dari kemampuan sumberdaya manusia Indonesia, sehingga tidak lagi hasil pembangunan yang semu, hanya pada tampak luarnya saja.

3. Pembangunan sumberdaya manusia, atau inovasi sosial harus merupakan prioritas utama pembangunan, bukan merupakan tujuan jangka panjang yang karenanya saat ini dapat diabaikan, melainkan harus dimulai saat ini juga dan berlangsung secara berkelanjutan, diseluruh penjuru tanah air.

4. Jika inovasi sosial berhasil, diharapkan manusia Indonesia menjadi manusiamanusia yang mandiri dan dapat membuat berbagai inovasi lainnya serta menjadi pemilik inovasi lain tersebut dan bukan sekedar pengguna atau konsumen seperti saat ini, misalnya inovasi teknologi, inovasi cara bertani, inovasi cara melaut, inovasi politik, inovasi tata negara, serta berbagai inovasi lainnya sesuai kebutuhan bangsa ini.

5. Dengan inovasi sosial diharapkan manusia Indonesia mampu mengendalikan berbagai kegiatan penting terkait dengan kebutuhan hidupnya, mengendalikan ekonominya sendiri, dan bukan dikendalikan oleh kekuatan lain.Revolusi pola pikir dalam membangun merupakan suatu cara cepat yang dapat digunakan sebagai proses penyadaran yang menyeluruh bagi seluruh komponen bangsa, agar bangsa ini tidak terlalu lama berada dalam perjalanan yang tidak pasti, akan kemana, dan harus bagaimana. Jika revolusi pola pikir dalam membangun dapat diterima dan dengan dipahami dengan baik, maka inovasi sosialpun dapat diselenggarakan.Membayangkan pesisir laut Indonesia rapi tertata dan di huni oleh nelayan yang makmur dan sejahtera merupakan gambaran masa depan yang indah bagi nelayan Indonesia, namun untuk mencapai kondisi itu, banyak episode yang harus dilewati, salah satunyaadalah membangkitkan kesadaran nelayan akan hak dan kewajiban, serta apa yang harus dilakukannya sebagai nelayan profesional. Tidak mustahil, jika kekuatan kelembagaan nelayan makin kuat, maka laut dengan kapal-kapal penangkap ikan modern adalah milik nelayan pesisir, dan nelayan Indonesia di masa yang akan datang, yang kiranya masa tersebut tidak terlalu lama lagi, nelayan Indonesia akan menjadi nelayan yang mandiri, karena memiliki pegetahuan yang cukup tentang profesinya, mampu memiliki dan trampil menggunakan perlengkapan melaut dengan baik, memiliki pengetahuan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem laut, serta memiliki komitmen tinggi untuk bersama-sama menjaga laut Indonesia, memiliki kekuatan menentukan harga pasar bagi hasil tangkapannya, memiliki jaringan pemasaran yang dapat dikendalikan oleh kelembagaan nelayan, serta mempunyai kelembagaan yang kuat, sehingga terwakili dalam panggung politik .

Sebagai negeri agraris dengan sumber daya alam yang melimpah, tidak mustahil dalam waktu yang tidak terlalu lama desa-desa Indonesia akan menjadi desa yang subur dan makmur, karena petani Indonesia memiliki wawasan yang baik akan pertanian, merupakan petani moderen yang tahu bagaimana harus mengembangkan pertaniannya, trampil menggunakan alat-alat pertanian yang dibutuhkan, memiliki akses langsung untuk mendapatkan informasi hasil-hasil penelitian terbaru dalam bidang pertanian, memiliki kekuatan untuk menentukan harga pasar bagi komoditasnya, serta memiliki kelembagaan yang kuat sehingga juga terwakili dalam panggung politik, seperti halnya gambaran kondisi nelayan yang diilustrasikan sebelumnya.Dua ilustrasi di atas hanya akan tercapai apabila orientasi pembangunan benar-benar ditujukan pada peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia.

Kini saatnya melakukan revolusi pola pikir dalam membangun bangsa ini. Konsep inovasi sosial hadir untuk menggalang kekuatan seluruh komponen bangsa dalam melakukan proses perubahan sosial bagi bangsa ini agar menjadi bangsa yang mandiri dan maju, inovasi sosial hadir guna mempersiapkan sumber daya manusia   Indonesia agar benar-benar bermutu. Dalam konsep ini, manusia adalah subyek dan harus ditingkatkan sumberdayanya agar memiliki kemandirian dalam menentukan sikap dan mengambil berbagai keputusan penting yang akan menentukan masa depannya, dan yang paling mendasar diharapkan setiap orang mampu merubah perilakunya, memahami hakikat kehidupan yang dijalaninya, memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan sosialnya dan mampu mengaktifkan kompetensi tersebut guna kepentingan peningkatan kesejahteraan hidup.

BAB III

PENUTUP

Pembangunan merupakan hal yang harus dilaksanakan demi terwujudnya suatu tujuan yang ingin dicapai.Dan untuk membangun segala aspek yang ada di negara ini bukanlah hal yang mudah.Bangsa Indonesia perlu melakukan revolusi pola pikir, sebagai satu cara cepat yang dapat digunakan sebagai proses penyadaran yang menyeluruh bagi seluruh komponen bangsa, agar bangsa ini tidak terlalu lama berada dalam perjalanan yang tidak pasti, akan ke mana, dan harus bagaimana. Jika revolusi pola pikir dalam membangun dapat diterima dan dipahami dengan baik, maka inovasi sosial dapat diselenggarakan, untuk itu:

1. Orientasi pembangunan harus diubah dari orientasi fisik, ekonomi, dan sektoral ke orientasi peningkatan sumberdaya manusia agar manusia Indonesia dapat menjadi manusia yang mandiri, tanpa tergantung pada pihak manapun, serta mampu mengarahkan dirinya sendiri mencapai kesejahteraan hidupnya.

2. Pendidikan informal, non formal, dan formal dengan segala jenjangnya harus merupakan prioritas utama sebagai upaya meningkatkan mutu sumberdaya manusia Indonesia.

3. Perekonomian negara perlu segera disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dan ini harus dilakukan dalam bentuk nyata, artinya siapapun yang mau mengembangkan usahanya, berhak mendapatkan bantuan modal dari lembaga keuangan yang ada.

4. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, artinya setiap warganegara secara individu berhak atas hasil kekayaan alam yang secara nyata telah dikelola dan mendapatkan keuntungan, wujud konkritnya dapat diberikan melalui penyelenggaraan tabungan rakyat sebagai pembagian keuntungan pengelolaan kekayaan alam, ini dapat merupakan wujud nyata penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Penerbit Lembaga

Administrasi Negara.

Slamet, Margono.2004. Materi Kuliah MMT dalam Penyuluhan.Bogor:Program Studi

Ilmu PPN Institut Pertanian Bogor.

Tjitropranoto.Prabowo.2005 .Materi Kuliah Metoda dan Desain Penelitian Penyuluhan

Pembangunan. Program Studi Ilmu PPN. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Todaro.MP.1995. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta:Penerbit

Erlangga.

Mulyadi,Dedy. 2004. Pembangunan Berbasis Kebudayaan. www. purwakarta. go. id [5

September 2009]

Laporan Pencanderaan

Posted: 17 Juli 2008 in Tugas Kuliah

1. PENDAHULUAN.

1.1 Tujuan.

Mahasiswa diharapkan mampu :

  1. Menggambarkan bentuk morfologi suatu jenis tanaman.
  2. Dapat Menggambarkan secara sistematis gambaran ciri suatu tanaman.
  3. Mahasiswa dapat menyebutkan tife-tife pertumbuhan tanaman.

1.2 Dasar Teori.

Penyanderaan berasal dari kata candera yang berarti penampakan secara keseluruhan dari suatu benda yang tersusun atas berbagai macam ragam sifat khas suatu tanaman. J.W Moll menyebutkan bahwa penyanderaan tanaman bukan bermaksud mencatat sinyalemen dari suatu tanaman, melainkan membuat gambaran kata-kata sehingga seorangg yang membaca dapat membayangkan bentuk tanaman tersebut. Jadi dengan gambaran yang sudah ada tersebut apabila ditemukan suatu tanaman maka orang yang menemukan dapat mengenali dengan pasti walaupun sebelumnya belum pernah melihat sendiri.

Pada umumnya mencandera tanaman didahului oleh uraian sistematika tanaman yaitu dengan cara menggambarkan sifat luar yang umum (habitus) dari tumbuhan itu, kemudian uraian mengenai akar, batang, daun, dan bunga, buah, serta alat-alat yang lain yaitu dari bulu, besar dan kecilnya buah atau polong dan lain-lain.

Selain urut-urutan diatas perlu diperhatikan agar orang-orang yang membaca mengetahui dengan jelas gambaran dari kata-kata tersebut maka dalam menyandera tanaman hendaknya sebagai berikut :

a. Harus disusun secara sistematis dengan menggunakan istilah yang mudah dipahami dan dimengerti.

b. Uraian ringkas, padat dan dilengkapi dengan gambar.

Morfologi tanaman banyak dipengaruhi oleh lingkungan setempat, oleh karena itu dalam penyandraan perlu dicantumkan kondisi lingkungan setempat atau ssifat-sifat ekologi tanaman yang dicandera.

2. PELAKSANAAN KEGIATAN.

2.1 Tempat dan Waktu.

Hari : Kamis dan Jum’at

Tanggal : 10-11 Juli 2008

Tempat : Kebun Koleksi Politeknik Negeri Jember

2.2 Alat dan Bahan.

Alat :

a. Meteran

b. Pensil

c. Jangka sorong

d. Kertas HVS

e. Kaca pembesar

f. Penggaris

Bahan :

a. Tanaman kopi Arabika

b. Exelsa, dan

c. Berbagai jenis klon Robusta

2.3 Prosedur Kerja.

1. Menyebutkan nama tanaman, varietas, serta ekologi tanaman yang dicandera.

2. Melakukan penyanderaan pada tanaman yang tersedia dengan mengamati bagian – bagian berikut :

  1. Tipe tanaman
  2. Tinggi tanaman
  3. Diameter batang
  4. Warna daun
  5. Bentuk daun
  6. Panjang daun
  7. Lebar daun
  8. Warna buah
  1. Bentuk buah
  2. Ukuran buah
  3. Jumlah cabang primer, sekunder dan produktif
  4. Jumlah dompol per cabang
  5. Jumlah buah per dompol
  6. Jumlah nodia per cabang
  7. Rata-rata internodia

3. Membuat laporan

3. HASIL PENGAMATAN

3.1 Data Pengamatan

Pengamatan dilaksanakan di kebun percontohan tanaman kopi Politeknik Negeri Jember, dengan ketinggian tempat 96 m dpl.

Data dari Internet (sebagai pembanding)

KOPI ARABIKA S 795

Ciri-ciri:

Ø Tipe pertumbuhan tinggi agak melebar,

Ø daun rimbun sehingga batang pokok tidak tampak dari luar, buah seragam, biji berukuran besar tetapi tidak seragam,

Ø nisbah biji buah 15,7% berbunga pertama umur 15-24 bulan,

Ø produktivitas 10-15 kuintal/ha pada populasi 1.600 – 2.000 pohon, pada ketinggian > 1.000 m dpl., dan

Ø agak tahan penyakit karat daun, citarasa cukup baik.

426A

KOPI ARABIKA USDA 762

Ciri-ciri:

Ø Tipe pertumbuhan tinggi agak melebar,

Ø buah agak memanjang dengan ujung meruncing berjenggot, biji membulat seragam,

Ø nisbah biji buah 16,6% berbunga pertama umur 32-34 bulan,

Ø produktivitas 8-12 kuintal/ha pada populasi 1.600 – 2.000 pohon, dan

Ø agak tahan terhadap penyakit karat daun, citas rasa cukup baik

KOPI ROBUSTA KLON BP 42

Sifat-sifat agronomi:

Ø Perawakan: sedang;

Ø Percabangan: mendatar, ruas pendek;

Ø Bentuk dan warna daun: membulat besar, permukaan bergelombang sedikit, pupus hijau kecoklatan;

Ø Buah: besar, dompolan rapat, warna hijau pucat, masak merah;

Ø Biji: medium – besar, saat pembungaan agak akhir (lambat);

Ø Produktivitas (kg kopi biji/ha/th): 800 – 1.200.

KOPI ROBUSTA KLON BP 409

Sifat-sifat agronomi:

Ø Perawakan: besar kokoh;

Ø Percabangan: kokoh, kuat, ruas agak panjang;

Ø Bentuk dan warna daun: membulat, besar, hijau gelap, helai daun seperti belulang, begelombang tegas, pupus hijau muda;

Ø Buah: agak besar, diskus kecil runcing, buah muda beralur, masak merah hati; e. Biji: medium-besar;

Ø Produktivitas (kg kopi biji/ha/th): 1.000 – 2.300

KOPI ROBUSTA KLON SA 436

Sifat-sifat agronomi:

Ø Perawakan: kecil – sedang;

Ø Percabangan: aktif, lentur ke bawah;

Ø Bentuk dan warna daun: bulat telur ujung meruncing melengkung, kedudukan daun thd tangkai tegak, berwarna hijau pucat (kekuningan), pupus hijau muda kemerahan;

Ø Buah: buah kuda ada diskus kecil, dompolan sangat rapat, > 400 m dpl., masak serepak warna merah anggur, < 400 m dpl., masak tdk serempak;

Ø Biji: kecil – sedang ukuran beragam;

Ø Produktivitas (kg kopi biji/ha/th): 1.600 – 2.800

KOPI ROBUSTA KLON BP 234

Sifat-sifat agronomi:

Ø Perawakan: ramping;

Ø Percabangan: cabang panjang, lentur, ruas panjang;

Ø c.Bentuk dan warna daun: bulat memanjang, permukaan bergelombang nyata, pupus berbentuk membulat berwarna hijau pucat kecoklatan;

Ø Buah: agak kecil, tidak seragam, diskus kecil, warna hijau, masak merah;

Ø Biji: kecil-medium, > 400 dpl., berbunga awal, < 400 m dpl., berbunga agak akhir;

Ø Produktivitas (kg kopi biji/ha/th): 800 – 1.600

KOPI ROBUSTA KLON BP 534

Sifat-sifat agronomi:

Ø Perawakan: sedang;

Ø Perca-bangan: lentur ke bawah, cabang sekunder kurang aktif & mudah patah;

Ø c.Bentuk daun dan warna daun: bulat memanjang, lebar daun sempit, helai daun seperti belulan, sirip daun tegas, daun tua berwarna hijau, sering mosaik;

Ø berukuran besar, buah muda kuning pucat beralur putih, dompolan buah rapat dan lebat;

Ø Biji : sedang – besar;

Ø Produktivitas (kg kopi biji/ha/th): 1.000 -2.800

KOPI ROBUSTA KLON BP 358

Sifat-sifat agronomi:

Ø Perawakan: sedang;

Ø Percabangan: agak lentur, ruas agak panjang;

Ø Bentuk dan warna daun: bulat telur, memanjang, hijau mengkilap, tepi daun bergelombang lebar, pupus hijau kecoklatan;

Ø Buah: agak besar, diskus agak lebar, buah masak merah pucat belang;

Ø Biji: medium-besar;

Ø Produktivitas (kg kopi biji/ha/th): 800 – 1.700

4.PEMBAHASAN

Penyanderaan Tanaman Kopi

Penyanderaan berarti penampakan secara keseluruhan dari suatu benda yang tersusun atas berbagai macam ragam sifat khas suatu tanaman. Banyak yang mengiyakan bahwa penyanderaan adalah sesuatu untuk mencatat sinyalemen dari suatu tanaman atau benda yang diamati, tetapi dalam artian sesungguhnya penyanderaan sendiri bermaksud membuat gambaran kata-kata sehingga seorang yang membaca dapat membayangkan bentuk tanaman tersebut. Jadi dengan gambaran yang sudah ada tersebut apabila ditemukan suatu tanaman maka orang yang menemukan dapat mengenali dengan pasti walaupun sebelumnya belum pernah melihat secara langsung.

Sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan bahwa mencandera tanaman didahului dengan uraian sistematika. Oleh karena itu, langkah-langkah inilah yang diambil penulis dalam mencandera tanaman yang akan diamati.

Setelah ditemukan pembanding bagi tanaman yang diamati di kebun koleksi tanaman kopi Politeknik Negeri Jember dari internet ditemukan antara lain:

1. Kopi arabica

Pada kopi arabika seharusnya memiliki tipe pertumbuhan tinggi agak melebar, daun rimbun sehingga batang pokok tidak tampak dari luar, buah seragam, biji berukuran besar tetapi tidak seragam, nisbah biji buah 15,7% berbunga pertama umur 15-24 bulan, produktivitas 10-15 kuintal/ha pada populasi 1.600 – 2.000 pohon, pada ketinggian > 1.000 m dpl., agak tahan penyakit karat daun, citarasa cukup baik. Akan tetapi tanaman kopi yang tumbuh pada kebun koleksi Politeknik Negeri Jember tidak sesuai dengan pertumbuhan kopi pada umumnya.

Seperti hasil pengamatan di atas bahwa kopi arabica yang tumbuh pada kebun koleksi Politeknik Negeri Jember tidak dapat tumbuh maksimal seperti tanaman kopi pada umumnya.tanaman kopi arabika pada lahan ini tumbuh dengan ketinggian 130 cm dan daun tidak begitu lebat.

Pertumbuhan yang kurang baik ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor,yakni :

a. Ketinggian tempat yang tidak sesuai,kopi Arabica seharusnya di tanam pada ketinggian> 1000m dpl

b. Suhunya yang kurang sesuai,yang seharusnya ditanam didaerah yang sejuk dan banyak angin

c. Perawatan dan pemupukan yang kurang insentif

2. Kopi Exelca

Kopi Exelsa pada kebun koleksi kopi di Politeknik juga tidak dapat tumbuh optimal. Pada pengamatan ini diperoleh data ketinggian tanaman kopi adalah 225 cm dan diamater batang sebesar 5,78 cm.Hal ini menunjukan bahwa tanaman kopi exelsa memilki batang yang lebih besar daripada kopi arabika baik ukuran daun dan panjang buahnya pun juga lebih besar dan panjang dibandingkan buah kopi arabica. Pada pengamatan ini tanaman kopi exelca sudah tepat tanam, karena tempat tinggi yang diinginkan oleh kopi ini adalah dataran rendah.

3. Kopi Robusta

Kopi ini kecil, berbentuk payung dan tingginya mencapai tiga meter sekiranya tidak dicantas.  Daunnya lebih besar, berkerut dan tipis jika dibandingkan dengan kopi liberica. Bunganya keluar serentak dari ketiak daun, berwarna putih dan berkelompok-kelompok.

Kopi ini sesuai ditanam pada kawasan-kawasan yang mendapat curah hujan antara 1,000 mm hingga 2,500 mm. Suhu yang sesuai adalah diantara 18oC. Kopi robusta memerlukan satu jangka waktu kemarau walaupun singkat untuk melakukan pembungaan bunga. Sesuai ditanam di kawasan tanah yang tinggi tetapi untuk mendapatkan hasil yang bagus, tanaman ini ditanam pada ketinggian di antara 300 meter hingga 750 meter dpl.

Umumnya ciri-ciri tanah yang sesuai untuk penanaman kopi robusta ialah:-

· Tanah subur yang dalam, sekurang-kurangnya 1.5 meter dan tiada lapisan keras

· Banyak mengandungi bahan organik

· Tanah gembur dengan pengudaraan dan saliran yang baik

· Berkeupayaan menyimpan air

· pH tanah antara 5 hingga 6.5

Kopi robusta di kebun koleksi Politeknik Jember, sudah sesuai dengan yang ada di literatur. Contohnya pada kopi BP 358. Pada pengamatan, tanaman ini berperawakan sedang agak tinggi dengan tinggi tanaman 221 cm, dan bentuk daunnnya menyirip serta tepi daun bergelombang, sesuai dengan data yang dibandingkan.

Pada hasil pengamatan klon BP 409 bahwa memiliki perawakan yang besar dan buah yang masak merah serta bentuk daun juga sesuai dengan referensi dari internet. Pada klon ini yang memiliki batang paling besar. Sehingga cocok uuntuk dijadikan batang bawah dalam grafting.

Pada klon SA 237 tidak diperoleh referensi data dari internet. Akan tetapi dapat diketahui bahwa klon ini memiliki hasil yang paling banyak. Sehingga cocok untuk dijadikan batang atas pada saat proses grafting.

Pada klon BP 436 memiliki perawakan yang kecil. Hal ini sesuai dengan referensi yang diperoleh. Dari bentuk daun dan warna daun pun sesuai. Pada klon ini tidak begitu banyak menghasilkan buah.

Pada klon BGN 371 tidak diperoleh referensi data dari internet. Akan tetapi data yang diperoleh dapat diketahui bahwa tanaman kopi klon ini memiliki perawakn hampir sama dengan klon 436. Dan memiliki hasil yang paling minimal. Akan tetapi untuk bentuk daun hampir sama denagn klon-klon yang lain.

Pada klon BP 534 memiliki ciri-ciri yang sama denagn referensi yang ada. Klon ini memiliki perawakan yang sedang. Dan hasil yang sedang. Bentuk daun dan ukuran buah hampir sama denagn klon-klon yang lain.

Pada klon BP 234 memiliki ciri yang sama denagn referensi yakni perawakan ramping. Bentuk daun dan buah hampir sama dengan klon yang lain.

Pada klon BP 358 juga sesuai denagn referensi yakni perawakan sedang.Buah agak besar dan hasilnya pun cukup banyak.

Pengaruh Indikator terhadap Hasil Produksi

Pada pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa banyak faktor yang memengaruhi hasil produksi secara keseluruhan. Baik secara langsung maupun tidak, ada indikator yang telah diamati oleh penulis mengarah pada jumlah produksi baik secara korelasi positif maupun negatif atau malah hubungan yang terjalin tidak memengaruhi hasil produksi biji tanaman kopi.

Dari tabel perbandingan pelbagai jenis kopi yang telah diamati oleh penulis, faktor-faktor yang mungkin berkorelasi positif dengan jumlah produksi biji tanaman kopi ini antara lain :

a. Cabang produktif

b. Jumlah dompolan per cabang

c. Jumlah biji per dompolan

d. Bentuk buah

e. Ukuran buah

f. Panjang daun

g. Lebar daun

Maksudnya berkorelasi positif disini adalah semakin banyak atau panjang ukuran indikator, semakin berpengaruh terhadap peningkatan jumlah produksi tanaman kopi. sedangkan yang berkorelasi negatif adalah semakin banyak atau panjang ukuran indikator yang diukur oleh penulis, semakin besar pengruhnya terhadap sedikitnya jumlah produksi tanaman kopi. Dari tabel, dapat diperkirakan bahwa yang memiliki korelasi negatif dengan jumlah produksi tanaman kopi antara lain :

a. Tinggi tanaman

b. Rata-rata internodia

c. Jumlah nodia / cabang

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan data penagmatan yang dilakukan adalah :

a. kopi arabika yang tumbuh pada perkebunan Politeknik Negeri Jember tidak sesuai dengan standat kopi yang ada.

b. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kopi arabika, yakni: suhu/temperatur, ketinggian, dan perawatan

c. Kopi exelsa yang ada memiliki potensi yang cukup besar

d. Kopi robusta yang ada memilki pertumbuhan normal seperti referensi yang ada.

e. Indkator yang berkorelasi positif dengan jumlah produksi biji tanaman kopi ini antara lain :

· Cabang produktif

· Jumlah dompolan per cabang

· Jumlah biji per dompolan

· Bentuk buah

· Ukuran buah

· Panjang daun

· Lebar daun

f. Indikator yang memiliki korelasi negatif dengan jumlah produksi tanaman kopi antara lain :

· Tinggi tanaman

· Rata-rata internodia

· Jumlah nodia / cabang

DAFTAR PUSTAKA

Najiati, S. Danarti. 2004. Kopi Budidaya dan Penanganan Pasca Panen. Jakarta : Penebar Swadaya.

Internet.