KEWIRAUSAHAAN LEMBAGA UNTUK BISNIS BERKELANJUTAN AGRIBISNIS TEMBAKAU DI INDONESIA

Posted: 12 November 2013 in Tugas Kuliah

Disusun Oleh : Ardito Atmaka Aji, SST

Tugas Mata Kuliah Kewirausahaan Kelembagaan Untuk Bisnis Berkelanjutan

Institute Pertanian Bogor

1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Tembakau merupakan komoditas bernilai ekonomis tinggi sebagai bahan baku yang dibutuhkan oleh industri rokok dan cerutu, sehingga perannya dalam perekonomian nasional sangat tinggi. Sumber-sumber penerimaan negara yang berasal dari tembakau dan industri hasil tembakau berupa cukai dan devisa ekspor. Cukai berasal dari pajak penjualan rokok dan cerutu, sedangkan devisa berasal dari pajak ekspor tembakau, rokok dan cerutu. Penerimaan negara yang berasal dari cukai meningkat dari tahun ke tahun. Tembakau juga berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja perkebunan yang cukup tinggi di Indonesia (Rachman, 2007).

Komoditi tembakau juga merupakan komoditi yang kontroversial yaitu antara manfaat dan dampaknya terhadap kesehatan, sehingga dalam pengembangannya harus mengacu pada penyeimbangan supply dan demand. Pertembakauan dewasa ini dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain isu dampak merokok terhadap kesehatan baik di tingkat global oleh WHO sebagaimana tertuang dalan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan di tingkat nasional pengendalian produk tembakau tertuang dalam PP No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Dengan adanya PP tersebut petani tembakau merasa terganggu karena berpandapat bahwa produksi tembakau mulai dibatasi. PP tersebut dirasa tidak berpihak pada kepentingan petani tembakau. Selain itu, Industri Hasil Tembakau (IHT) juga dihadapkan pada masalah kebijakan cukai yang tidak terencana dengan baik, tidak transparan dan lebih berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan negara tanpa mempertimbangkan kemampuan industri rokok dan daya beli masyarakat ditambah dengan maraknya produksi dan peredaran rokok ilegal.

Oleh karenanya diperlukan peranan dari Lembaga Kewirausahaan independen yang dapat memberikan solusi-solusi strategis sehingga tidak merugikan salah satu stakeholder terkait dengan keberlanjutan agribisnis tembakau di masa depan.

 1.2  Permasalahan Agribisnis Tembakau

Adapun beberapa permasalahan terkait dengan perkembangan Agribisnis Tembakau diantaranya :

1.2.1 Bahan Baku

1)      Mutu tembakau yang belum memenuhi standar pabrik;

2)      Ketidakseimbangan jenis pasokan dan jenis kebutuhan tembakau;

3)      Pelaksanaan sistem kemitraan, khususnya tembakau rakyat belum berjalan dengan baik;

4)      Berfluktuasinya harga tembakau dunia.

1.2.2 Produksi

1)      Kurangnya penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) khususnya pada industri kecil;

2)      SNI produk olahan tembakau tidak sesuai dengan perkembangan teknologi;

3)      Rendahnya tingkat produktivitas dan efisiensi;

4)      Kurangnya kemampuan industri pengolahan tembakau untuk melakukan diversifikasi produk dengan resiko kesehatan yang rendah.

1.2.3 Pemasaran

1)      Terbatasnya akses pasar luar negeri;

2)      Regulasi di daerah yang kurang disosialisasikan;

3)      Traktat International Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control–FCTC) cenderung membatasi konsumsi produk hasil tembakau;

4)      Beredarnya rokok ilegal;

5)      Kebijakan cukai yang kurang terencana dan kondusif bagi industri pengolahan tembakau;


2. ISI

2.1 Stakeholder Agribisnis Tembakau

2.1.1 Pemerintah

Pemerintah memiliki kepentingan dalam pembuatan dan pengawasan regulasi utamanya mengenai peraturan tarif cukai rokok serta peraturan-peraturan lainya dalam agribisnis tembakau. Seringkali dalam pembuatan peraturan/regulasi, pemerintah tidak melibatkan seluruh stakeholder yang berperan dalam aktifitas agribisnis tembakau. Akibatnya selalu ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Contoh riilnya pada PP No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Peraturan ini ditentang oleh APTI karena merasa produksi tembakau mereka dibatasi oleh pemerintah.

2.1.2        Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Dalam agribisnis tembakau, lembaga penelitian dan pengembangan selayaknya dapat memberikan solusi berupa hasil penelitian yang dapat menjadi jawaban ditengah gempuran isu kesehatan. Artinya diversifikasi produk agribisnis tembakau harus terus dikembangkan untuk memecahkan permasalahan kesehatan ini. Disamping itu penelitian dan pengembangan juga harus diarahkan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi produksi tembakau. Adapun stakeholder yang terlibat dalam aktifitas ini diantaranya: Perguruan Tinggi, Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau, Balittas (Balai Penelitian Tanaman Serat).

2.1.3 Forum Komunikasi

Forum komunikasi memiliki peran sebagai media penghubung antara stakeholder dalam aktifitas agribisnis tembakau. Dalam forum ini sangat diperlukan sentuhan teknologi. Infrastruktur teknologi yang bagus akan menjamin bahwa komunikasi berjalan efektif dan efisien. Pemerintah tentunya harus mendorong dan memfasilitasi forum komunikasi agar lebih terdorong maju. Sehingga mengurangi ketertinggalan IT dari negara-negara maju. Adapun stakeholder yang terlibat dalam aktifitas ini diantaranya: Working Group,Forum Komunikasi, Fasilitator Klaster.

2.1.4 Perusahaan Jasa (Industri Terkait)

Perusahaan jasa dan industri terkait memiliki peran dalam membantu proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk-produk tembakau. Perbankkan dan perusahaan asuransi dapat membantu petani dalam memperoleh modal usaha sehingga dapat memperlancar proses produksi tembakau. Kewirausahaan lembaga tentunya dapat membantu dalam hal menyosialisasikan kepada petani agar mereka mengerti dan membantunya dalam memperoleh permodalan tersebut. Adapun stakeholder yang terlibat dalam aktifitas ini diantaranya: Jasa Perbankan, Jasa Transportasi, Jasa Perdagangan, dan Jasa Asuransi.

2.1.5         Asosiasi Pertembakauan

Asosiasi Pertembakauan memiliki peran sebagai wadah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi anggota organisasi kepada pemerintah. Asosiasi ini berperan sangat strategis dalam pembuatan dan memberi masukan terhadap kebijakan yang dibuat. Adapun stakeholder yang terlibat dalam aktifitas ini diantaranya: GAPPRI (Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia), GAPRI (Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia), GAPRINDO (Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia), APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) dan ITA (International Trade Administration).

2.1.6 Industri Hasil Tembakau (IHT)

Industri hasil tembakau ini memiliki peran mengolah produk tembakau menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. IHT inilah yang membayar cukai kepada negara. Dewasa ini industri rokok juga sudah melakukan program-program CSR yang sangat membantu masyarakat Indonesia. Adapun stakeholder yang terlibat dalam aktifitas ini diantaranya: Industri Hulu (Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau, yaitu kegiatan usaha dibidang pengasapan dan perajangan daun tembakau), Industri Antara (Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan lainnya, meliputi tembakau bersaus, bumbu rokok dan kelengkapan rokok lain seperti klembak menyan, saus rokok, uwur, klobot, kawung dan pembuatan filter), dan Industri Hilir (Industri Rokok Kretek, Industri Rokok Putih dan Industri Rokok lainnya, meliputi cerutu, rokok klembak menyan dan rokok klobot/kawung).

2.2      Upaya Penyelesaian Masalah

Beberapa upaya penyelesaian permasalahan diatas telah dilakukan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1)      Peningkatan pengelolaan permintaan (pengembangan pasar baru, penetrasi pasar, pengembangan produk, riset pasar, pengembangan jalur distribusi, respon cepat kepada konsumen).

2)      Peningkatan produksi dan teknologi (Supply Chain Management, manajemen sumberdaya).

3)      Teknologi Informasi (peningkatan produktivitas, pengembangan mutu sesuai standar yang berbasis teknologi informasi).

4)      Peningkatan keterampilan, profesionalisme dan kompetensi (pengembangan dan perencanaan SDM).

5)      Strategi pemasaran melalui periklanan.

6)      Strategi pengembangan produksi rokok rendah tar dan nikotin.

2.3 Analisa Dampak Permasalahan

Walaupun telah dilakukan beberapa upaya penyelesaian masalah, akan tetapi pada praktiknya tetap terjadi persinggungan kepentingan. Konflik antara stakeholder pro rokok dan yang menentang beredarnya rokok tetap terjadi. Jika konflik ini terus terjadi maka akan berpotensi kepada matinya industri tembakau dalam negeri yang notabene juga merupakan penggerak perekonomian. Oleh karenanya diperlukan Lembaga yang mampu menampung aspirasi masing-masing stakeholder dan memberikan solusi-solusi strategis sehingga tidak merugikan salah satu stakeholder terkait dengan keberlanjutan agribisnis tembakau di masa depan. Pendekatan kelembagaan merupakan pendekatan yang sesuai untuk menciptakan rantai bisnis berkelanjutan. Oleh karernanya pembentukan kelembagaan kewirausahaan independen perlu di lakukan. Kelembagaan kewirausahaan independen ini dapat mengurangi kecurigaan untuk lebih cenderung ke kepentingan salah satu stakeholder. Kewirausahaan Lembaga diharapkan mampu mempertemukan stakeholder-stakeholder yang terkait dengan agribisnis tembakau untuk duduk bersama dan mencari solusi permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi.

 2.4 Usulan Penyelesaian Permasalahan Pendekatan Komunikasi Lembaga Bisnis Berkelanjutan

Munculnya Kewirausahaan Lembaga harus memiliki visi Terwujudnya Industri Hasil Tembakau yang kuat dan berdayasaing di pasar dalam negeri dan global dengan memperhatikan aspek kesehatan. Dalam rangka tercapainya sasaran tersebut, tindakan pengembangan harus diarahkan pada:

1)      Penciptaan kepastian berusaha dan iklim usaha yang kondusif.

2)      Pertumbuhan dalam jangka pendek diutamakan untuk IHT menggunakan tangan (SKT).

3)      Peningkatan mutu bahan baku dan produk olahan.

4)      Peningkatan ekspor.

5)      Penanganan rokok ilegal.

6)      Pemberlakuan cukai yang terencana, kondusif dan moderat.

7)      Mengadakan Workshop Pengembangan Klaster Pengolahan Tembakau  dilakukan bersama stakeholder terkait dalam rangka sosialisasi klaster pengolahan tembakau

8)      Pelatihan Teknis Pengolahan Tembakau bagi aparat pembina dan pengusaha

9)      Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan perusahaan mitra tembakau

10)  Melakukan upaya pertumbuhan industri pengolahan tembakau lokal (tembakau iris dan industri rokok skala kecil)

11)  Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru dibidang industri pengolahan tembakau melalui kegiatan magang di beberapa pabrik rokok

12)  Bantuan permodalan bagi para pelaku usaha komoditas tembakau.

13)  Penyusunan RUU Pengendalian Dampak Tembakau yang komprehensif, berimbang dan berkelanjutan dengan melibatkan industri dan stakeholder.

14)  Peningkatan inovasi teknologi proses pengolahan tembakau.

15)  Pengembangan produk IHT yang beresiko rendah bagi kesehatan (rendah tar dan nikotin).

16)  Peningkatan Social Responsibility Program/SRP bagi perindustrian pengolahan tembakau.

17)  Mengembangkan diversifikasi produk IHT.

2.5 Tantangan dan Alternatif Solusi Yang Harus Dilakukan Kewirausahaan Lembaga Bisnis Berkelanjutan

Tantangan :

Input Supply Production Trading Processing Consumption
Tantangan
  • Infrastruktur penunjang yang belum optimal
  • Mutu tembakau yang belum memenuhi standar pabrik atau SNI
  • Ketidakseimbangan jenis pasokan dan jenis kebutuhan tembakau
  • Belum optimalnya peran sistem kemitraan petani tembakau yang berkelanjutan dengan industri pengolahan tembakau
  • Berfluktuasinya harga tembakau dunia
  • Isu lingkungan dan Gerakan Anti Rokok (dunia/global dan dalam negeri)
  • Adanya pengawasan secara global terhadap tembakau dan olahannya melalui ketentuan FCTC
  • Pergeseran selera konsumen cerutu besar ke cigarillo
  • Rendahnya tingkat produktivitas dan efisiensi
  • Isu lingkungan dan Gerakan Anti Rokok (dunia/global dan dalam negeri)
  • Pergeseran selera konsumen cerutu besar ke cigarillo
  • Adanya pengawasan secara global terhadap tembakau dan olahannya melalui ketentuan FCTC
  • Belum optimalnya Perda yang mengatur tataniaga tembakau cerutu
  • Terbatasnya akses pasar luar negeri
  • Regulasi di daerah yang kurang disosialisasikan
  • Belum optimalnya Perda yang mengatur tataniaga tembakau cerutu
  • Kebijakan cukai yang kurang terencana dan kondusif
  • Isu lingkungan dan Gerakan Anti Rokok (dunia/global dan dalam negeri)
  • Adanya pengawasan secara global terhadap tembakau dan olahannya melalui ketentuan FCTC
  • Tindakan proteksionisme di beberapa negara tujuan ekspor, terutama pada negara-negara maju
  • Kurangnya penerapan Good Manufacturing Practices (GMP)
  • Produk olahan belum memenuhi SNI
  • Kurangnya diversifikasi produk dengan resiko kesehatan yang rendah
  • Isu lingkungan dan Gerakan Anti Rokok
  • Kebijakan cukai yang kurang terencana dan kondusif
  • Persaingan bisnis industri skala kecil dan menengah
  • Pergeseran selera konsumen cerutu besar ke cigarillo
  • Adanya pengawasan secara global terhadap tembakau dan olahannya melalui ketentuan FCTC
  • Isu lingkungan dan Gerakan Anti Rokok (dunia/global dan dalam negeri)
  • UU Dampak Tembakau terhadap Kesehatan
  • Pergeseran selera konsumen cerutu besar ke cigarillo
  • Traktat International Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control–FCTC) cenderung membatasi konsumsi produk hasil tembakau 

Alternatif Solusi:

Input Supply Production Trading Processing Consumption
Alternatif Solusi
  • Pengadaan benih bermutu
  • Pemberian bantuan permodalan usahatani
  • Pemberian subsidi pupuk dan pestisida
  • Pengadaan Alsintan (alat dan mesin pertanian)
  • Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
  • Memperbaiki tataniaga tembakau untuk menjamin keberlangsungan usahatani tembakau cerutu dan meningkatkan pendapatan petani
  • Memberdayakan dan meningkatkan kelembagaan petani dan kelompok tani
  • Peningkatan sistem kemitraan petani dengan pengusaha industri pengolahan tembakau
  • Peningkatan keterampilan, profesionalisme, serta pengembangan kompetensi SDM petani
  • Penciptaan kepastian berusaha dan iklim usaha yang kondusif
  • Meningkatkan penggunaan tembakau sebagai bahan baku utama untuk industri cerutu
  • Budidaya tembakau ramah lingkungan, memperhatikan kelestarian sumberdaya lahan dan lingkungan
  • Memperbaiki tataniaga tembakau untuk menjamin keberlangsungan usahatani tembakau cerutu dan meningkatkan pendapatan petani
  • Meningkatkan jejaring penelitian dengan berbagai lembaga penelitian
  • Pengembangan varietas tembakau rendah tar dan nikotin atau beresiko rendah terhadap kesehatan
  • Inovasi Teknologi Informasi (peningkatan produktivitas, pengembangan mutu sesuai standar)
  • Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
  • Peningkatan ekspor produk IHT melalui promosi, misi dagang, perjanjian bilateral, regional dan multilateral
  • Strategi pemasaran melalui periklanan
  • Memperluas wilayah atau pasar ekspor ke negara-negara berkembang lainnya
  • Peningkatan pengelolaan permintaan (penetrasi pasar, pengembangan produk, riset pasar, pengembangan jalur distribusi, respon cepat kepada konsumen)
  • Penciptaan kepastian berusaha dan iklim usaha yang kondusif
  • Meningkatkan jejaring penelitian dengan berbagai lembaga penelitian
  • Pemberlakuan cukai yang terencana, kondusif dan moderat
  • Penyusunan rumusan insentif ekspor bagi produk tembakau
  • Memperbaiki kinerja dan struktur industri agar tetap menjadi salah satu penyedia lapangan kerja
  • Peningkatan keterampilan, profesionalisme dan kompetensi (pengembangan dan perencanaan SDM)
  • Penciptaan kepastian berusaha dan iklim usaha yang kondusif
  • Pemberlakuan cukai yang terencana, kondusif dan moderat
  • Strategi pengembangan produksi cerutu rendah tar dan nikotin dan diversifikasi produk
  • Inovasi Teknologi Informasi (pengembangan mutu bahan baku dan produk olahan sesuai standar)
  • Peningkatan produksi dan teknologi (Supply Chain Management)
  • Peningkatan Social Responsibility Program/SRP
  • Meningkatkan jejaring penelitian dengan berbagai lembaga penelitian
  • Bantuan permodalan usaha
  • Strategi pemasaran melalui periklanan
  • Pengembangan cerutu rendah tar dan nikotin
  • Peningkatan pengelolaan permintaan (pengembangan pasar baru, penetrasi pasar, pengembangan produk, riset pasar, pengembangan jalur distribusi, respon cepat kepada konsumen)
  • Penyusunan RUU Pengendalian Dampak Tembakau yang komprehensif, berimbang dan berkelanjutan

3. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian isi paper, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1)      Pembentukan Kewirausahaan Lembaga diperlukan untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan agribisnis tembakau yang terjadi.

2)      Para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam sektor agribisnis di Indonesia adalah Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Forum Komunikasi, Perusahaan Jasa (Industri Terkait), Asosiasi-Asosiasi Agribisnis Tembakau dan Industri Hasil Tembakau. Setiap stakeholders memiliki peranan yang sangat penting dalam agribisnis tembakau di Indonesia.

3)      Kewirausahaan Lembaga harus mampu mengidentifikasi,menemukan dan mengeksekusi solusi-solusi permasalahan dalam agribisnis tembakau untuk dapat membentuk iklim bisnis yang kondusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Forum Usahatani Tembakau Jawa Timur. 2010. Dinamika Usahatani Tembakau di Jawa Timur. Surabaya: Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur.

FCTC Conference of the Parties. 2008. Guidelines for Implementation of Article 5.3 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control on the protection of public health policies with respect to tobacco control from commercial and other vested interests of the tobacco industry. Geneva: WHO. http://www.who.int/fctc/protocol/guidelines/adopted/article_5_3/en/ index.html. (diakses pada tanggal 13 Juni 2013).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2003. PP No.19 Tahun 2003. Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. http://datahukum.pnri.go.id. (diakses pada tanggal 13 Juni 2013).

Rachman, A.H. 2007. Status Pertembakauan Nasional. Prosiding Lokakarya Nasional Agribisnis Tembakau. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.

World Health Organization. 2003. WHO Framework Convention on Tobacco Control. Geneva: World Health Organization. http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf. (diakses 13 Juni 2013).

Wibowo, R. 2007. Revitalisasi Komoditas Unggulan Perkebunan Jawa Timur. Jakarta: Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s