TUGAS INOVASI KEWIRAUSAHAAN “PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAKI”

Posted: 4 November 2013 in Hot News, Tugas Kuliah

Dian Widi Prasetyo 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TAHUN 2012

PENDAHULUAN

1. 1    PENGANTAR

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan “brand image”-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, merek meruapakan aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Dengan demikian, pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Kebijakan keputusan yang melatarbelakangi perlindungan merek yang mencakup perlindungan terhadap pembajakan merek telah menjadi perhatian di negara manapun di dunia. Negara-negara Asia dan wilayah Asia Pasifik memberikan lingkup perlindungan yang paling luas bagi pemilik merek melalui proses registrasi. Walaupun pemakaian atas suatu merek di dalam suatu wilayah dapat memberikan pemilik merek beberapa tingkat perlindungan menurut undang-undang persaingan curang, undang-undang ini cenderung merupakan suatu cara yang umum yang agaknya lemah dan mengharuskan pemilik merek untuk menyerahkan bukti reputasi yang luas. Lebih jauh lagi, lingkup perlindungan yang diberikan dengan adanya pendaftaran merek yang dikabulkan cenderung dibatasi di banyak negara di wilayah yang bersangkutan. Umumnya, terdapat penekanan yang lebih besar pada pembatasan-pembatasan yang diatur dengan klasifiasi barang dan /atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Hal ini berarti bahwa mungkin perlu mendaftarkan aplikasi ganda untuk registrasi di suatu wilayah, karena setiap pendaftaran merek biasanya secara relatif diberikan lingkup perlindungan yang terbatas. Perlindungan maksimum untuk merek-merek di suatu wilayah hanya dapat diberikan dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek si setiap negara di suatu wilayah.

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade on Counterfit Goods) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 15 april 1994 (Undang-undang R.I No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/ Agreement Establishing the World Trade Organization).

Pada tanggal 7 Mei 1997, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the world Intellectual Property Organization, dengan mencabut persyaratan (reservasi) terhadap Pasal 1 sampai dengan pasal 12. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memperhatikan ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Merek, disamping Paten maupun Desain Industri. Pada tanggal 7 Mei 1997 juga telah diratifikasi Traktat Kerjasama dibidang Merek (Trademark Law Treaty) dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997.

1. 2    MANFAAT MAKALAH

  1. Menjelaskan apa dan bagaimanakah merek itu
  2. Mengidentifikasi contoh kasus mengenai merek
  3. Menjelaskan bagaimana cara melingungi merek yang telah ada sebagai bentuk melindungi hak kekayaan intelektual

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1    PENGERTIAN MEREK DAGANG

Undang-undang merek memberikan perlindungan hukum bagi tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Tanda-tanda tersebut harus berbeda sedemikian rupa dengan tanda yang digunakan oleh perusahaan atau orang lain untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana, seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Merek menurut Undang-undang no. 15 tahun 2001 tentang merek dibedakan yaitu :

  1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (pasal 1 ayat (2)).
  2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (pasal 1 ayat (3)).
  3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 ayat (4)).

2. 2    PENGALIHAN MEREK DAGANG

Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun2001 tentang merek disebutkan hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena : pewarisan; wasiat; hibah; perjanjian; sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Maksud dari “sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan”, misalnya pemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang smula merupakan pemilik merek. Khusus mengenai pengalihan dengan perjanjian, hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian.

Pengalihan hak atas merek ini dilakukan dengan menyertakan dokumen yang mendukungnya, antara lain sertifikat merek serta bukti-bukti lain yang mendukung kepemilikan tersebut, kemudian wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Pencatatan ini dimaksudkan agar akibat hukum dari pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang bersangkutan” disini adalah pemilik merek dan penerima pengalihan hak atas merek. Sedangkan yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah penerima lisensi. Namun tujuan yang penting dari adanya kewajiban untuk mencatatkan pengalihan hak atas merek adalah unutk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Di dalam pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut. Pengalihan hak atas merek Jasa terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Seperti halnya dalam pengalihan hak atas Merek Dagang, Undang-undang Merek juga memungkinkan terjadinya adanya pegalihan hak atas Merek Jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat diahlihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberi jasa.

Contoh yang berkaitan dengan pengalihan hak atas Merek Jasa yaitu jasa yang berkaitan dengan tata rias rambut, dimana jaminan kualitasnya dapat berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh pemberi lisensi yang menunjukan jaminan atas kemampuan atau keterampilan pribadi penerima lisensi yang menghasilkan jasa yang diperdagangkan.

2. 3    LISENSI MEREK DAGANG

Pasal 43 Undang-undang merek menentukan bahwa pemilik merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahawa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak leboh lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.

Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain (Pasal 44 Undang-undang Merek). Dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga (Pasal 45 Undang-undang Merek).

2. 4    DASAR HUKUM DI INDONESIA

Dasar hukum mengenai HAKI di Indonesia diatur dengan undang-undang Hak Cipta no.19 tahun 2003, undang-undang Hak Cipta ini melindungi antara lain atas hak cipta program atau piranti lunak computer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak computer dan buku-buku (sejenis) lainnya. Terhitung sejak 29 Juli 2003, Pemerintah Republik Indonesia mengenai Perlindungan Hak Cipta, peerlindungan ini juga mencakup :

  • Program atau Piranti lunak computer, buku pedoman pegunaan program atau piranti lunak computer, dan buku-buku sejenis lainnya.
  • Dari warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika Serikat, atau
  • Untuk mana warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau  berkedudukan di Amerika Serikat memiliki hak-hak ekonomi yang diperoleh dari UNDANG-UNDANG HAK CIPTA, atau untuk mana suatu badan hukum (yang secara langsung atau tak langsung dikendalikan, atau mayoritas dari saham-sahamnya atau hak kepemilikan lainnya dimiliki, oleh warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika Serikat) memiliki hak-hak ekonomi itu;
  • Program atau piranti lunak komputer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak computer dan buku-buku sejenis lainnya yang pertama kali diterbitkan di Amerika Serikat.

Para anggota BSA termasuk ADOBE, AutoDesk, Bently, CNC Software, Lotus Development, Microsoft, Novell, Symantec, dan Santa Cruz Operation adalah perusahaan-perusahaan pencipta program ataupiranti lunak computer untuk computer pribadi (PC) terkemuka didunia, dan juga adalah badan hukum Amerika Serikat yang berkedudukan di Amerika Serikat. Oleh karena itu program atau piranti lunak computer, buku-buku pedoman penggunaan programataupiranti lunak computer dan buku-buku sejenis lainnya ciptaan perusahaan-perusahaan tersebut dilindungi pula oleh UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA.

Jika seseorang melakukan suatu pelanggaran terhadap hak cipta orang lain maka orang tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Jika anda atau perusahaan melanggar hak cipta pihak lain, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, meniru atau menyalin, menerbitkan atau menyiarkan, memperdagangkan atau mengedarkan atau menjual karya-karya hak cipta pihak lain atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta (produk-produk bajakan) maka anda telah melakukan tindak pidana yang dikenakan sanksi-sanksi pidana.

2. 5    CONTOH KASUS

Swaratangerang.com – Kisruh kepemilikan merek secara hukum di Indonesia terus meningkat, sejalan meningkatnya kasadaran dunia usaha terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) khususnya soal merek. Setidaknya ada 2 penyebab maraknya kasus perebutan merek dagang itu. “Kami melihat ada peningkatan, artinya juga ada peningkatan kesadaran dari anggota kami, UKM yang tadinya tak mendaftarkan merek sekarang peduli,” kata Ketua Umum Asosiasi Konsultan HKI Indonesia Justisiari P Kusuma. Justisiari menambahkan, fenomena peningkatan rebutan merek dagang ini juga dapat diartikan bahwa pelanggaran HAKI dari pelaku bisnis di Tanah Air meningkat.

Saat ini para pemegang merek yang merasa dirugikan lebih memilih untuk menempuh jalur hukum dari sebelumnya diselesaikan non hukum. “Perlu diketahui juga ada yang namanya merek pirates (pembajak merek), masih banyak meskipun secara kuantitas sudah berkurang, karena pengawasan yang ketat. Kalau dahulu tahun 1998 ada si x, memiliki semua merek mahal, ini seharusnya kantor merek curiga. Sekarang tetap masih ada,” katanya. Penyebab kasus-kasus rebutan merek ini menurut Justisiari terpicu dari beberapa hal. Pertama, soal adanya pihak yang sengaja menjiplak merek tertentu dengan tujuan tidak baik. Biasanya pelaku penjiplak ini berharap bisa menebeng nama besar terhadap merek yang ditiru dengan motif keuntungan pribadi. Kedua, adalah karena praktik pembajak merek yang secara sadar mendaftarkan beberapa merek terkenal tanpa dipakai. Sementara pemilik merek belum sadar mematenkan mereknya. Biasanya para pembajak merek ini lebih dahulu mendaftarkan di HAKI, dengan tujuan agar bisa bernegosiasi oleh pemegang merek dengan menjual kembali untuk mendapat keuntungan material. “Kalau melihat perkembangannya karena pembatalan itu lebih banyak, apakah ini kelemahan di regulator apa kelalaian si pemilik.

Memang tak serta merta regulator yang salah karena biasanya sudah diumumkan ke publik,” katanya. Berdasarkan catatanya sekarang ini perusahaan besar yang merasa dirugikan dengan prilaku pembajak merek lebih memilih menempuh jalur hukum. Tawaran bernegosiasi dengan pembajak merek sudah dihindari. “Banyak perusahaan-perusahaan asing sekarangdari pada beli ke pirates, lebih baik diajak perang di pengadilan,” katanya. Beberapa kasus kisruh merek belakangan ini semakin banyak diperkarakan seperti perusahaan jam raksasa Jepang, Casio menggugat pengusaha lokal Bing Ciptadi karena diduga membuat jam tangan palsu seri Edifice. Padahal, Casio membuat seri Edifice yang telah beredar di Indonesia dan terdaftar di Kemkum dan HAM. Namun pihak Bing Ciptadi menggugat balik perusahaan jam raksasa Jepang Casio. Ini karena jam tangan seri Edifice sudah lebih dahulu didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Padahal sebelumnya Casio menggugat pengusaha lokal Bing Ciptadi karena diduga membuat jam tangan palsu seri Edifice. Sebelumnya juga pihak mobil mewah Lexus yang bernaung di bawah Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha menggugat pengusaha helm lokal karena merasa ditiru nama mereknya. Lexus menilai helm produksi pengusaha pribumi Jaya Iskandar membonceng nama Lexus untuk mendongkrak penjualan helm tersebut. Lexus adalah merek dagang untuk mobil yang dikeluarkan Toyota Motor Corporation yang berkantor pusat di Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken Japan. (Tl)

PEMBAHASAN

Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat ‘HKI’ atau akronim ‘HAKI’ adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Secara garis besar HAKI dibagi dalam dua bagian, yaitu:

  1. Hak Cipta (copy rights)
  2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup:
  • Paten;
  • Desain Industri (Industrial designs);
  • Merek;
  • Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition);
  • Desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuit);
  • Rahasia dagang (trade secret);

Di Indonesia badan yang berwenang dalam mengurusi HAKI adalah Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Pada hak kekayaan industri ada cakupan “Merek”, yang merupakan “suatu tanda pembeda” atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasidikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya. Sedangkan pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya dan apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan

Merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang adalah merek yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum. Merek sebagai tanda pembeda dapat berupa nama, kata, gambar, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

3. 2    PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA

Bagi suatu perusahaan, merek menjadi pembeda dari produk-produk yang mereka miliki/produksi. Sedangkan bagi konsumen, fungsi utama dari merek merupakan suatu pembeda yang mencirikan suatu produk, baik barang maupun jasa, agar dapat lebih mudah dikenali. Merek juga merupakan alat pemasaran dan dasar untuk untuk membangun citra dan reputasi. Konsumen menilai merek dari reputasinya, citranya, dan kualitas-kualitas lainnya yang konsumen inginkan dan dapat memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu, memiliki sebuah merek dengan citra dan reputasi yang baik menjadikan sebuah perusahaan menjadi lebih kompetitif. Dari sisi inilah merek menjadi aset tak berwujud (intangible asset) suatu perusahaan.

Sebagian besar perusahaan/pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang mereka miliki dengan produk milik pesaing, tapi tidak semua dari mereka yang menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran. Perusahaan dapat berinvestasi dengan memelihara dan meningkatkan kualitas produk, namun alangkah baiknya jika terlebih dahulu kepemilikan atas merek yang digunakan dalam sebuah produk diberikan pelindungan secara hukum.

Berikut tahapan dari pendaftaran sebuah merek:

  1. Permohon menyerahkan formulir pendaftaran merek yang telah diisi, memberikan etiket merek/gambar merek yang akan digunakan, melengkapi deskripsi produk barang/jasa berikut kelas usaha yang ingin didaftarkan, kemudian membayar biaya pendaftaran merek.
  2. Pemeriksaan formal, merupakan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sesuai dengan syarat administrasi dan formalitas.
  3. Pemeriksaan Substansif, merupakan pemeriksaan isi berkas permohonan untuk memperjelas bahwa merek yang diajukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Publikasi dan oposisi, dimana merek yang didaftarkan akan dipublikasikan dengan rentang waktu tertentu untuk memberikan kesempatan bagi pihak ketiga mengajukan keberatan, apabila ada.
  5. Pengeluaran sertifikat, apabila telah diputuskan bahwa tidak ada alasan untuk penolakan, maka merek tersebut didaftar dan sertifikat pendaftarannya akan dikeluarkan untuk masa berlaku 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk masa yang sama.

Pada saat diberikan sertifikat tanda perlindungan sah adanya, maka pemegang Merek dilindungi untuk menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Adapun jangka waktu perlindungan merek adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama merek tersebut digunakan dalam bidang perdagangan barang atau jasa.

DAFTAR PUSTAKA

SwaraTangerang. 2012. Kasus Rebutan Merek Dagang di Indonesia Terus Meningkat. http://swagooo.com/berita-25994-kasus-rebutan-merek-dagang-di-indonesia-terus-meningkat.html [diakses pada tanggal 7 September 2012]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s